Advertisement
Pemerintah Hentikan Bansos Tunai pada 2022
Ilustrasi bansos tunai. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menghentikan program pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai pada Program Pemulihan Ekonomi (PEN) tahun ini.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam RDP bersama dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (25/1/2022).
Advertisement
Pada 2021, pemerintah mencatat telah menyalurkan bansos tunai (BST) sebesar Rp17,24 triliun kepada 9,99 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kita tidak merencanakan BST lagi, tapi bisa saja kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST, tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bansos yang tunai,” kata Isa.
Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam Program PEN sebesar Rp154,8 triliun.
Beberapa program yang akan dilanjutkan di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM, kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa.
BLT Desa pun, kata Isa akan mulai disalurkan secara selektif pada tahun ini.
“BLT Desa masih tetap akan ada walaupun nanti akan kita minta bupati atau walikota untuk melakukan review sehingga pelaksanaannya akan lebih selektif,” jelas Isa.
Di sisi lain, pemerintah menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Program PEN 2022. Program ini merupakan implementasi dari UU Cipta kerja.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perluasan program perlindungan sosial lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi Kasus Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Advertisement
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Kemantren Gondomanan Jogja Awasi Bank Sampah Anorganik, Ini Tujuannya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
- Diskon 100 Persen PPN Tiket Pesawat Berlaku Maret 2026
- WHO Rilis Data, Perhimpunan Dokter Paru Ingatkan Infeksi Paru Berat
- Hoaks Ridwan Kamil Sebut Jokowi Terima Uang BJB
- Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
- Pertumbuhan Ekonomi DIY Diprediksi Stabil 2026
Advertisement
Advertisement
