Kabut Asap Kiriman Selimuti Aceh Barat, Pemkab Siapkan 10.000 Masker
Pemkab Aceh Barat menyiapkan 10.000 masker untuk mengantisipasi kabut asap kiriman. Aktivitas masyarakat dan sekolah masih normal.
Ingat Pesan Ibu, Jangan Lupa Pakai Masker./Harian Jogja-Dok
Harianjogja.com, JAKARTA — Sebagian besar sekolah sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, Senin (3/1/2022). Tentunya hal ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Covid-19.
Merangkum dari laman Instagram resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, @dinkesdki, Selasa (4/1/2022), membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi sangat penting dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan.
Adapun protokol kesehatan yang ditetapkan selama proses PTM, di antaranya:
1. Menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut, dan dagu.
2. Menerapkan jaga jarak antar orang dan atau antar kursi atau meja paling sedikit satu meter.
3. Menghindari kontak fisik.
4. Tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar.
5. Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan.
6. Menerapkan etika batuk dan bersin.
7. Rutin membersihkan tangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Aceh Barat menyiapkan 10.000 masker untuk mengantisipasi kabut asap kiriman. Aktivitas masyarakat dan sekolah masih normal.
Sekjen PBB dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk membahas kerja sama multilateral, meninjau kesiapan pasukan perdamaian, dan berpidato di Kemlu.
Harga cabai di Kulonprogo turun di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Cabai rawit merah kini Rp45.000 per kilogram di tingkat petani.
Cak Imin menginstruksikan relawan PKB membantu wilayah terdampak karhutla. Bantuan meliputi masker dan air bersih, termasuk 12.000 liter di OKI
Polri mengerahkan tim khusus Bareskrim untuk mengusut dugaan pidana pasar modal setelah IHSG ambles. OJK sebelumnya menjatuhkan denda Rp2,1 triliun.
Komisi I DPRD Kulonprogo menemukan kendala pelayanan adminduk di Samigaluh, mulai dari minimnya anggaran hingga keterbatasan petugas dan sarana.