Jokowi Ingatkan BUMDes Jangan Mematikan Usaha Rakyat!

Harianjogja.com, JAKARTA — Sejak 2014 keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tercatat telah melonjak lebih dari 600 persen atau mencapai 57.000 unit dari sebelumnya hanya 8.100 unit.

Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pengelola BUM Desa agar tidak mematikan usaha-usaha kecil milik warga desa.

“[BUM Desa] jangan sampai justru mematikan usaha rakyat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko kecil, BUM Desa malah bikin toko yang lebih gede. Ini yang gak benar,” kata Jokowi dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Rakornas BUM Desa, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (20/12/2021).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Sebaliknya, kata Jokowi, BUM Desa harus memicu masyarakat desa untuk memulai atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Sejalan dengan itu, Jokowi meminta BUM Desa berorientasi kepada pembentukan jenis usaha yang belum ada, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, BUM Desa juga diharapkan bisa mengkonsolidasikan usaha-usaha rakyat untuk mempermudah pasokan.

“[Misalnya] beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri tapi bisa dikonsolidasikan oleh BUM Desa,” ujarnya.

Kepala Negara juga berpesan kepada perusahan swasta dan BUMN yang bergerak di berbagai sektor yang berada di desa untuk mengikutsertakan atau melibatkan BUM Desa dalam kegiatan mereka.

Jokowi menyampaikan bahwa sejak 2014 hingga saat ini pemerintah sudah menyalurkan dana desa mencapai Rp400,1 triliun.

Menurutnya, dana tersebut merupakan komitmen negara dalam membangun Indonesia, bukan sekadar proyek-proyek infrastruktrur berskala nasional besar tetapi juga pembangunan di tingkat perdesaan.

“Sejak 2014 pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun negara kita Indonesia, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan. Membangun dari desa bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris,” ujar Jokowi.

Kepala Negara juga memerinci Dana Desa yang sudah disalurkan pemerintah tersebut yakni pada 2015 senilai Rp20,8 triliun, lalu 2016 sebesar Rp46,7 triliun, Rp59,8 triliun pada 2017, Rp58,9 triliun pada 2018, Rp69,8 triliun (2019), Rp71,1 triliun (2020), dan Rp72 triliun (2021).

Selain itu, Jokowi juga menyebut APBD Desa juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

“Kalau kita lihat APBD Desa juga meningkatnya drastis sekali. Pada 2014 ini rata-rata Rp329 juta. 2015 naik menjadi Rp701 juta, lalu 2021 Rp1,6 miliar,” katanya.

Melihat kenaikan anggaran tersebut, Presiden mengingatkan para aparat perdesaan untuk berhati-hati dalam memanfaatkannya.