Cara Cek Status Penerima KJP Online Pakai NIK, Simak Langkahnya
Cara cek status penerima KJP Plus secara online menggunakan NIK melalui KJP Portal DKI Jakarta. Simak langkah dan informasi lengkapnya.
Ilustrasi vaksin covid./Euronews
Harianjogja.com, JAKARTA - Epidemiolog UI Pandu Riono mengimbau orang yang belum suntik vaksin covid-19 segera melakukannya di tengah maraknya varian omicron yang kini sudah menyebar di dunia.
Dia mengatakan pentingnya orang divaksin lengkap adalah untuk melindungi agar tidak mengalami gejala berat atau mengalami kematian ketika terinfeksi.
"Orang yang sudah divaksinasi lengkap terlindung untuk tidak bergejala berat dan tidak alami kematian oleh ancaman varian baru omicron variant. Ayo segera vaksinasi sebelum tahun 2021 berakhir," tulisnya di akun twitternya.
Pandu juga mengatakan harapan Indonesia memasuki fase Endemis, lepas dari Jebakan pandemi Covid-19 bisa terwujud.
Kuncinya, katanya, adalah tetap menjaga kewaspadaan, percepatan capaian vaksinasi penduduk terus diupayakan dengan maksimal.
Pasalnya, katanya, tingkat Kekebalan Penduduk kunci pertahanan kondisi endemis.
Dia menambahkan, pada dasarnya, apapun jenis varians nya, cara penularannya tetap sama, dan cara pencegahannya juga tetap sama.
Tidak mungkin mencegah hadirnya varians baru, pilihannya tetap sama perkuat 5M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Cara cek status penerima KJP Plus secara online menggunakan NIK melalui KJP Portal DKI Jakarta. Simak langkah dan informasi lengkapnya.
Longsor menutup Jalan Dekso-Samigaluh Kulonprogo sepanjang 200 meter. Pengendara sementara dialihkan melalui jalur Boro, Kalibawang.
Asia One menyoroti pengunduran diri Gibran, mulai dari kontroversi dokumen akademik hingga ketegangan politik Prabowo dan Jokowi.
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Bareskrim Polri memeriksa 38 saksi dan menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.