Advertisement
Survei Indikator: Mayoritas Tolak PPKM Diperpanjang
Pengendara melintas di jalur penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8/2021). - Antara/Rivan Awal Lingga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia tidak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan Covid-19.
Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, pada November 2021 sebanyak 35 persen responden di Tanah Air kurang setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM, sedangkan 29 persennya menyatakan tidak setuju sama sekali.
Advertisement
Kendati demikian, terdapat 28,8 persen responden Indonesia yang masih setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM. Sementara itu, hanya 2,1 persen masyarakat yang sangat setuju.
Pada periode September 2021, mayoritas responden juga kurang setuju jika perpanjangan PPKM diterapkan oleh pemerintah.
Pada periode tersebut, sebanyak 50 persen responden kurang setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM, sedangkan 14,2 persennya menyatakan tidak setuju sama sekali.
Selain itu, terdapat 24,5 persen masyarakat Indonesia yang masih setuju jika pemerintah memperpanjang penerapan PPKM di Tanah Air dan hanya 2 persen masyarakat yang sangat setuju.
Berdasarkan survei tersebut, mayoritas responden juga percaya bahwa kebijakan PPKM berhasil mengurangi penularan Covid-19. Sebanyak 69,3 responden mengaku percaya bahwa PPKM berhasil menekan laju penularan Covid-19 dan 7,9 responden sangat percaya.
Sementara itu, 14,4 responden mengaku kurang percaya bahwa PPKM dapat menekan penularan Covid-19, 3,4 persen mengaku tidak percaya sama sekali dan 5,0 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Advertisement
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Advertisement
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Advertisement
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
Berita Pilihan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Siapkan Parkir Resmi Cegah Parkir Liar Stasiun Tugu
- Kerja di Kafe Tak Selalu Efektif, Coworking Space Jadi Pilihan
- Ekskavasi Terbaru di Pleret Ungkap Dugaan Fondasi Beteng Keraton
- Gerakan Perempuan Dikuatkan Jelang 1 Abad Kongres Perempuan
- MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
- Dokter Ingatkan Benjolan di Leher Bisa Jadi Gejala Limfoma
- KSPI Kawal UMP 2026, Ini yang Disarankan untuk Diterapkan
Advertisement
Advertisement
