Advertisement
UMP Naik 1%, Perusahaan Beri Gaji di Bawah Standar Kena Sanksi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara peluncuran program subsidi gaji untuk pekerja dengan upah kurang dari Rp5 juta di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8 - 2020) / Youtube Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO-Upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 1,09 persen. Kenaikan tersebut pun masih menunggu keputusan masing-masing gubernur, paling lambat 20 November 2021.
Menaker Ida Fauziyah menegaskan perusahaan tak boleh lagi menangguhkan gaji para karyawan. Perusahaan juga bakal dikenai pidana jika memberikan upah di bawah ketetapan UMP.
Advertisement
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana," kata Ida dalam rapat virtual pada Selasa (16/11/2021).
Baca juga: Bocoran Kenaikan UMP di DIY, Ini Kata Sekda
Kenaikan UMP 1 persen tersebut membuat serikat buruh melayangkan tuntutan pasalnya selama periode 2017-2020, upah minimum selalu naik di atas angka 8 persen.
Kemudian saat pandemi Covid-19, UMP naik 3 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prancis Batasi Medsos Anak, Macron Minta Larangan Usia Bawah 15 Tahun
China Tegaskan Jepang Tak Berhak Campuri Isu Taiwan
KPK Jadwalkan Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan RPTKA
5 WNA Nigeria Ditangkap Terkait Love Scamming
Advertisement
KSSK Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4 Persen pada 2026
Berantas Beking Pajak, Menkeu Gandeng Menko Polkam
Pembunuhan Ibu di Ponorogo, Polisi Buru Anak Korban hingga Gunungkidul
Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
Sidang Tipikor: Ahok Klaim Sistem Pengadaan Pertamina Bersih
Advertisement
Banjir Kabupaten Tangerang, 133 Ribu Warga Terdampak di 27 Kecamatan
Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Penyidikan Kasus Pajak DJP Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah Saksi
BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
DPR RI Mengesahkan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2026-2031
Advertisement
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
Berita Pilihan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
Advertisement
Sedekah Benih Ikan Pengantin Jadi Strategi Gemarikan Kulonprogo
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Santri Pesantren di Temanggung Aksi Sosial dan Tanam Pohon di TPA
- Kolaborasi Didorong, Pariwisata DIY Diarahkan Lebih Merata dan Inklusi
- Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Ancaman Serangan AS di Tengah Ketegangan
- Kemkomdigi Wajibkan Label Konten AI Generatif di Platform Digital
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Selasa 27 Januari 2026, Tarif Rp8.000
- Purbaya Santai Hadapi Isu Kriminalisasi: Noel Kan Terima Uang
- Pejabat Militer China Diperiksa atas Dugaan Kebocoran Informasi Nuklir
Advertisement
Advertisement
