Advertisement
Luhut Diduga Terlibat Bisnis PCR, Jubir Sebut Tak Cari Untung

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, memastikan keterlibatan sang menteri dalam pendirian PT Genomik Solidaritas Indonesia adalah bentuk dukungan penanganan pandemi Covid-19.
“Terkait GSI, jadi pada waktu itu Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini,” katanya melalui pesan singkat kepada JIBI, Senin (1/11/2021).
Advertisement
Dengan demikian, sambung Jodi, GCI yang digawangi perusahaan-perusahaan besar, tidak berorientasi pada keuntungan atau profit oriented.
Kendati tidak dijabarkan berapa saham Luhut dalam perusahaan tersebut, tapi Jodi menyampaikan bahwa para pemegang saham di sana tidak berorientasi pada keuntungan atau profif.
“Sesuai namanya GSI ini yaitu Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham,” imbuhnya.
Kendati demikian, Jodi mengakui bahwa dalam berbisnis, GCI tetap memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan tes Covid-19 gratis kepada masyarakat.
“Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan. Kalau tidak salah lebih dari 60.000 tes sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di RSDC Wisma Atlet,” ungkapnya.
Dengan fakta tersebut, Jodi memastikan keterlibatan perusahaan Menko Luhut yakni PT Toba Sejahtera di PT GSI murni bersifat sosial yakni membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal.
Hal itu juga semakin dibuktikan dengan pernyataan sikap Menko Luhut yang terus menyuarakan penurunan harga tes PCR agar tidak memberatkan masyarakat.
“Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” katanya.
Nama Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah konglomerat perusahaan batu bara diduga terlibat dalam bisnis tes PCR yang menjadi salah satu alat untuk mendeteksi virus Corona atau Covid-19.
Nama Luhut dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang bergerak dalam pelayanan tes PCR.
Meski demikian, data perusahaan yang tercantum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menunjukkan afiliasi GSI dengan sejumlah konglomerat di antaranya Arsjad Rasjid, Boy Tohir, dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Indika Foundation adalah pemegang saham pengendali dari PT GSI karena menguasai 932 lembar emas atau senilai Rp932 juta.
Yayasan Adaro Bangun Negeri yang terafiliasi dengan PT Adaro Enegy Tbk (Tbk), perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Boy Thohir menempati peringkat kedua. Yayasan milik Adaro itu memiliki 485 saham atau senilai Rp485 juta.
Sementara sisanya dikuasai oleh dua perusahaan yang terafiliasi langsung dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dimana 10 persen sahamnya dimiliki Luhut.
Dengan saham yang hanya 10 persen itu, Jodi memastikan Luhut tidak memiliki kendali apapun dalam perusahaan tersebut.
“Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” katanya.
Adapun kepemilikan saham Luhut di PT GSI diwakili oleh PT Toba Sejahtera dan anak usaha TBS Energi Utama PT Toba Bumi Energi. Keduanya memiliki saham masing-masing 242 saham atau senilai Rp242 juta.
Sementara itu, PT GSI tercatat memiliki modal dasar sebesar Rp4 miliar dengan modal yang ditempatkan senilai Rp2,96 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement