Advertisement
Ekonomi Hanya Tumbuh 4 Persen, Faisal Basri Perkirakan Jokowi Gagal Penuhi Target
Fasial Basri, Ekonom Senior Indef
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri berpendapat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gagal mengangkat perekonomian nasional sebagaimana janjinya saat kampanye, yakni naik 7 persen setiap tahun.
Dia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir periode Jokowi di 2024 hanya berkisar 4 sampai 4,5 persen.
Advertisement
"Lima tahun (periode) kedua itu saya perkirakan cuma 4,5 persen. Jadi, turun terus sampai 2024, konsisten menurun. Jadi gagal mengangkat sesuai dengan janji kampanyenya," kata dia dalam diskusi virtual "7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Ekonomi Meroket atau Nyungsep?" pada Rabu (20/10/2021).
Faisal menuturkan pertumbuhan ekonomi nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo konsisten menurun sejak awal menjabat sebagai kepala negara pada 2014 silam.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari 8 turun 7 persen, era Pak SBY 6 persen, era Pak Jokowi itu 5 persen," kata Faisal dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
Faisal yakin perekonomian nasional tidak meroket seperti yang diharapkan.
"Jadi pendek kata, Pak Jokowi tidak mampu mewujudkan janjinya 7 persen rata-rata setahun. Turun terus sampai 2024, konsisten menurun," tutupnya.
Selain itu, Faisal beranggapan bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah masih mementingkan sisi kuantitas. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Seharusnya pemerintah lebih mementingkan sisi kualitas dari pemulihan ekonomi nasional ketimbang angka-angka yang bersifat kuantitas. Dia menilai proses pemulihan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tidak merata. Sebagian masyarakat ada yang mengalami perbaikan ekonomi yang cepat dan sebagian lagi makin terpuruk.
"Jadi ada sektor-sektor kelompok masyarakat cepat recover, bahwa sawit misalnya luar biasa, nikel, batu bara, farmasi. Tapi mayoritas rakyat susah diangkat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
