Jemaah Indonesia Belum Diizinkan Umrah, HNW: Status KBRI di Arab Perlu Ditingkatkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat sudah saatnya status Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi ditingkatkan menjadi kelas utama. Sebab kepentingan Indonesia di negara itu terutama terkait penyelenggaraan haji dan umrah sangat tinggi.

Pernyatan itu disampaikan Hidayat setelah Arab Saudi membuka perjalanan umrah bagi negara asing dengan syarat memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Hanya saja untuk jemaah Indonesia belum dapat izin meski paparan pandemi global tersebut sudah turun salah satunya karena menggunakan vaksin Sinovac.  

Menurut Hidayat, peningkatan status Kedutaan tersebut bertujuan untuk memperkuat diplomasi Indonesia sehingga lobi-lobi Indonesia lebih diterima di negara itu. Dengan demikian, kuota haji Indonesia bisa ditingkatkan selain berbagai kemudaha fasilitas lainnya seperti soal persyaratan protokol kesehatan. 

“Kuncinya diplomasi. Kita perlu lobi-lobi tinggi sehingga saya sarankan status Kedutaan Besar di Arab Saudi dinaikkan jadi kelas utama seperti untuk AS dan Inggris,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Umrah, Kenapa Indonesia Belum?” di Gedung DPR, Kamis (30/9). Turut jadi narasumber pada acara diskusi itu Anggota DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah, Firman Nur.

Baca juga: Soal Penambahan Objek Wisata yang Dibuka, Ini Update dari Pemda DIY

Hidayat, yang pernah tinggal di ArabSaudi, mengatakan kalau status Kedutaan RI belum bisa dioptimalkan, untuk sementara lobi tinggi bisa dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin degan turut serta menjalankan umrah. Dia menilai pendekatan terhadap Arab Saudi harus melalui lobi kekelurgaan sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Meski Arab Saudi memberlakukan pengetatan atas penggunaan vaksin Sinovac yang dipilih Indoesia, tapi melalui lobi tinggi Arab Saudi akan punya pertimbangan sendiri. 

“Artinya  tingkat keseriusan negara dalam rangka untuk mengawal umat kita untuk bisa sampai ke umrah maupun haji itu sangat penting,” ujar politisi PKS tersebut.

Sementara itu, Rahmad Handoyo dari Komisi IX DPR mengatakan Kementerian Kesehatan perlu mempercepat proses vaksinasi kepada warga yang akan umrah maupun yang akan berangkat haji tahun kemarin tetapi tidak jadi.

“Di rapat Komsii IX DPR kita mendorong bagaimana caranya agar Sinovac itu mendapatkan pengakuan atau legalisasi dari WHO,” ujar Rahmad. 

Menkes Perlu Turun Tangan

SeIain itu, dia mengingatkan agar Menteri Kesehatan juga langsung turun tangan untuk melakukan lobi, bukan setingkat  Dirjen sebagaimana halnya juga dengan Menteri Agama karena Menlu sudah melakukannya.

“Menteri luar negeri sudah melakukan lobi  agar vaksin Sinovac itu juga segera mendapatkan pengakuan dari WHO. Begitu mendapatkan  sertifikat atau legalisasi dari WHO, keputusan dari Kerajaan Arab Saudi  juga berubah,” ujar Rahmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com