Advertisement
Sikap Jokowi Soal Pemberhentian Novel Cs dari KPK: Jangan Semua ke Presiden
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/8/2021) - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberhentikan 56 pegawainya yang tidak memenuhi syarat tes alih status kepegawaian.
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pimpinan media menjelaskan sikap istana terkait polemik kepegawaian KPK. Menurutnya, tidak semua persoalan dilimpahkan kepada presiden, karena setiap instansi memiliki mekanisme dan pejabat yang bertugas membina pegawainya.
Advertisement
"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi, Rabu (15/9/2021).
Berbeda dengan Jokowi, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, tidak banyak komentar terkait ini. Dia justru menyerahhkan polemik pemecatan itu ke KPK.
BACA JUGA: Lesti Kejora Dituduh Hamil Duluan, Rizky Billar Akhirnya Beri Klarifikasi
“Ke Jubir KPK [Ipi Maryati Kuding],” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan instan.
Adapun pemberhentian Novel Baswedan dan kawan-kawan berlaku pada akhir bulan ini. Pengambilan keputusan didasarkan pada hasil rapat koordinasi antara Menkumham, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 September.
“Memberhentikan dengan hormat kepada orang 50 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggap 30 September 2021,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam konferensi pers.
Sementara itu, sebanyak 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.
Mereka yang tidak mengikutinya juga tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat pada saat yang sama yakni 30 September 2021.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan bahwa yang dilakukan KPK seperti memakai kacamata kuda.
“Rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM tidak diindahkan. Bahkan permintaan Pak Jokowi yang sangat jelas tidak dijalankan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia raih peringkat pertama Global Muslim Travel Index
Kemenag Protes karena Garuda Tunda Keberangkatan Haji di Banjarmasin
Relawan Jokowi Tepis Isu Dukung Prabowo Jadi Capres
Advertisement
BKKBN: Di Perkotaan, Pola Asuh Salah, Anak Kurang Gizi Lalu Stunting
Prabowo Usulkan Perdamaian di Ukraina
Begini Algoritma Konten Instagram Menurut Sang CEO
Advertisement
Mediazona Ungkap Identitas 24.400 Tentara Rusia yang Tewas di Ukraina
Pengelolaan Pasir Sedimentasi, Pakar ITB: Jaga Ekosistem Laut
Korsel Tagih Komitmen RI Lunasi Jet Tempur KF-21 Boramae
Strategi Perang Diubah, Rusia Luncurkan Rudal Malam Hari ke Ukraina
Advertisement
Pesawat Raksasa A380 Dubai-Denpasar Sudah Angkut 460 Orang
Berita Pilihan
Advertisement
Disepakati, Anggaran Pembangunan SPAM Kamijoro Hampir Rp1 Triliun
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Emirates A380 Sediakan Shower Spa, Bisa Mandi di Pesawat
- 3 Langkah Melakukan Transaksi Online dengan Aman
- Sri Mulyani Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Realistis
- Tabrakan Kereta di India Tewaskan 200 Orang Lebih
- Harga Emas di Pegadaian, Sabtu (3/6/2023) Naik
- Bambang Sukmonohadi, Ayah Mertua Puan Maharani Meninggal Dunia
- Polri Dalami Unsur Keonaran dari Laporan Terhadap Denny Indrayana
Advertisement
Advertisement
