Advertisement

Penyidik Robin Didakwa Terima Suap Rp11,02 M, Rp3 M dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Setyo Aji Harjanto
Senin, 13 September 2021 - 12:17 WIB
Bhekti Suryani
Penyidik Robin Didakwa Terima Suap Rp11,02 M, Rp3 M dari Wakil Ketua  DPR Azis Syamsuddin Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). - Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima suap Rp11,02 miliar dan US$36 ribu dari sejumlah pihak.

Suap itu diberikan supaya penyidik Robin membantu kasus dari para pihak yang diduga terlibat perkara di KPK.

Advertisement

"Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Terdakwa dan Maskur Husain membantu mereka terkait kasus/perkara di KPK," ucap jaksa saat membaca surat dakwaan, Senin (13/9/2021).

Adapun, secara perinci, Stepanus menerima Rp1,69 miliar dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

BACA JUGA: Belum Puas, Korut Kembali Uji Coba Rudal Jelajah Jarak Jauh

Kemudian, Stepanus menerima uang dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin melalui pihak swasta Aliza Gunadi. Jumlah uang yang diterima yakni Rp3,09 miliar dan US$36 ribu.

Ketiga, Stepanus juga disenut menerima uang dalam kasus penerimaan gratifikasi Rumah Sakit Bunda di Cimahi Jawa Barat dari Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp507,39 juta.

Stepanus juga disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Tenjo Jaya Usman Effendi sejumlah Rp525 juta. Terakhir, Stepanus disebut menerima uang Rp5,17 miliar dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Atas perbuatannya, Stepanus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Tol Jogja Bawen Paket 1 Ruas Jogja-Banyurejo Dilengkapi 25 Box Culvert, Ini Titik Lokasinya

Jogja
| Sabtu, 03 Juni 2023, 10:27 WIB

Advertisement

alt

Siap-siap Gobyos! Ini Rekomendasi Warung Oseng Mercon di Jogja

Wisata
| Jum'at, 02 Juni 2023, 20:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement