Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Suasana di depan Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/7/2021)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengimbau seluruh rumah sakit (RS) berbenah diri memperbaiki kualitas dan mengefisiensikan kembali penanganan vaksinasi agar lebih optimal.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengemukakan penurunan jumlah bed occupancy rate (BOR) harus dimanfaatkan oleh pihak RS agar berbenah dan memperbaiki protokol penanganan Covid-19.
"Jumlah BOR pada saat menurun ini, harus cepat dimanfaatkan RS untuk berbenah diri memperbaiki kualitas RS, mengefisiensikan kembali penanganan vaksin agar optimal," tuturnya dalam keterangan PPKM, Senin (6/9/2021).
Menurut Dante, jika protokol penanganan Covid-19 di RS sudah semakin membaik, maka seluruh RS bisa langsung menangani semua kasus berat Covid-19 yang muncul di Indonesia.
"Jadi kita lebih siap untuk menangani kasus yang berat dan kita bisa mendapatkan protokol yang baik ya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Prediksi Bournemouth vs Man City Liga Inggris 2026, laga penentu gelar. The Citizens wajib menang demi menjaga peluang juara.
SPMB Jateng 2026 resmi diluncurkan. Daya tampung SMA/SMK negeri hanya 40 persen, gubernur tegaskan tak ada titip-menitip.
UGM dan KAGAMA berupaya manfaatkan rumah Prof Sardjito untuk kegiatan akademik di tengah isu penjualan aset bersejarah.
Kasus penembakan pemuda di Candisari Semarang terungkap. Polisi beberkan kronologi, motif pelaku, hingga peluang restorative justice.
Polda Jabar bongkar penipuan titik dapur MBG, 13 korban rugi Rp1,9 miliar. Pelaku jual akses palsu program pemerintah.