Advertisement
Investasi Alat Kesehatan Bakal Capai Rp5,7 Triliun hingga 2024
Ilustrasi - Pekerja mengemas masker di pabrik alat kesehatan PT Kasa Husada Wira Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/1/2020). - ANTARA / Didik Suhartono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Industri alat kesehatan (alkes) dengan struktur 90 persen impor membuat pemerintah menginginkan adanya kemandirian secara nasional. Sejumlah dukungan pun digencarkan dengan sejumlah kemudahan regulasi agar semakin mengundang investasi baru masuk.
Sekretaris Jenderal Gabungan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Randy H. Teguh mengakui iklim investasi di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Ditambah peluncuran Online Single Submission atau OSS berbasis resiko tentu akan menjadikan perizinan semakin mudah.
Advertisement
Selaras dengan hal tersebut Gakeslab juga menyebut, pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah untuk terus merealisasikan investasi baik dari perusahaan lokal maupun global. Adapun, dalam tiga tahun terakhir nilai investasi dari Gakeslab sebesar Rp4 triliun.
"Kemudian akan ada tambahan sampai 2024 sebesar Rp1,7 triliun dari 24 hingga 25 perusahaan," katanya dalam webinar, Selasa (10/8/2021).
Randy menjabarkan dari nilai investasi di atas 53 persen dalam bentuk pembangunan wilayah produksi atau pabrik, 31 persen contract manufacturing atau OEM, dan 16 persen sentra pelatihan.
Menurut Randy nilai investasi di industri alkes memang tidak besar. Bahkan, tak jarang hanya Rp100 miliar per perusahaan.
Namun, Randy memastikan setiap investasi yang bergulir tentu akan memberi efek domino dan nilai kemanfaatannya yang besar apalagi mengingat sangat pentingnya kemandirian alkes setelah disadarkan oleh pandemi Covid-19.
Sisi lain, Randy menyebut investasi baru hingga 2024 nantinya juga tidak hanya datang dari produk terkait Covid-19. Namun, banyak diferensiasi produk yang akan masuk dan tentunya sesuai kebutuhan yang ada.
"Investasi alkes juga sedang menyasar kawasan industri Batang dengan kebutuhan lahan 10-20 hektare saja, jadi kami mohon bantuan pemerintah untuk kemudahan ini," ujar Randy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
