Advertisement

PKS Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Substansial Saat Anggaran Pangan Dipotong

John Andhi Oktaveri
Kamis, 05 Agustus 2021 - 23:37 WIB
Bhekti Suryani
PKS Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Substansial Saat Anggaran Pangan Dipotong Penampakan pesawat Kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 - Bisnis.com/Feni Freycinetia

Advertisement

Harianjoga.com, JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan menilai rencana pengecatan pesawat kepresidenan di masa pandemi ini sangat tidak substansial jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

"Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Menurutnya, persoalan pangan jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Legislator Fraksi PKS ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 triliun, setelah dilakukan refocusing berkurang drastis menjadi Rp3,2 triliun.

Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran. Bahkan pagu indikatif 2022 mengalami pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

 "Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini. Padahal, petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian," kata Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa itu secara tegas menyatakan, daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

 Dikatakannya, pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kabupaten/kota dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kab/kota dalam status rentan rawan pangan serta 30 kab/kota dalam kondisi agak rentan rawan pangan. Jadi totalnya terdapat 76 kab/kota yang harus segera mendapat tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik.

 Johan menyarankan, pemerintah harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan simbol dan seremonial. Alasannya, persoalan riil dari rakyat saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

Pengunjung FKY Tembus 39.000 Orang

Jogja
| Minggu, 25 September 2022, 21:07 WIB

Advertisement

alt

Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang

Wisata
| Minggu, 25 September 2022, 11:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement