Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Terkait Bencana

Oktaviano DB Hana

Jum'at, 30 Juli 2021 - 06:27 WIB

Sunartono

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Terkait Bencana

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual dalamRakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, dari Istana Negara, Kamis (29/7/2021) - Youtube/Setpres

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk giat mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan tentang bencana alam.

Kepala Negara meminta BMKG tidak hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami dengan lebih cepat, tetapi juga informasi edukatif bagi masyarakat soal bagaimana bersiap menghadapi bencana, terutama bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Menurut Jokowi, budaya kesiap-siagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat dengan juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada.

"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong," kata Jokowi saat memberi sambutan secara virtual dalam Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, dari Istana Negara, Kamis (29/7/2021).

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.

Dia mencontohkan gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

"Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," kata Presiden.

Kepala Negara bahkan menyebut bahwa frekuensi, durasi, dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina, sebut Jokowi, pada 1981-2020 cenderung semakin cepat.

"Dua sampai dengan tiga tahunan dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia