Advertisement
Sri Mulyani Pesimis Ekonomi Bisa Mencapai Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers mengenai penanganan dampak Covid-19 di Jakarta, Jumat (13/3/2020). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan DPR memaparkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bisa berlangsung hingga 13 Agustus.
“PPKM darurat selama 4 sampai 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” katanya pada materi pemaparan, Senin (12/7/2021).
Advertisement
Pemerintah mulai menerapkan PPKM darurat pada 3 Juli. Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Juli mengumumkan kebijakan ini berlaku hingga 20 Juli. Itu berarti mengacu rencana awal, pembatasan hanya berlangsung kurang dari 3 minggu.
Masih dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa PPKM darurat berdampak pada ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan melambat.
Dengan begitu, pemulihan ekonomi akan tertahan. Akibatnya, pertumbuhan produk bruto (PDB) pada triwulan III/2021 diprediksi 4 persen sampai 5,4 persen.
Sedangkan kuartal IV/2021 ekonomi dalam rentang 4,6 persen sampai 5,9 persen. Secara total, PDB 3,7 persen sampai 4,5 persen.
Sementara itu, PPKM darurat membuat pemerintah harus menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dana tersebut berasal dari realokasi dan refocusing.
“Karena beberapa program yang didesain namun tidak berjalan, maka kami minta kepada kementerian/lembaga untuk memutuskan apakah akan jalan atau diubah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
KPK Hadirkan Gubernur Jatim Khofifah di Sidang Korupsi Dana Hibah
Advertisement
Jet Tempur AS Jatuhkan Drone Iran di Laut Arab Dekati Kapal Induk
Mentan Amran Tegaskan Harga Daging Sapi Tidak Boleh di Atas HET
Prabowo Pertanyakan Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya
Megawati: Perempuan Tak Perlu Memilih antara Keluarga dan Ruang Publik
Pemuda Masjid Dunia Usul Kampung Haji di Makkah Bernama Prabowo
Advertisement
BNPB Maksimalkan Mitigasi Bencana Lewat Pinjaman Luar Negeri
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Advertisement
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Layani Penumpang Sepanjang Hari
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Laporan Dugaan Kejahatan Keuangan ke PPATK Naik 22,5 Persen di 2025
- Respons Polemik, Anggaran Masjid Manahan Diturunkan Jadi Rp1,2 Miliar
- PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
- KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
- APBD Sleman 2026 Gelontorkan Rp5,24 Miliar Rehabilitasi Sosial
- Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
- Krisis Komponen, Apple Dahulukan iPhone 18 Pro dan Fold
Advertisement
Advertisement
