Advertisement
Kemenaker Tegaskan Meski WFH Pekerja Berhak Peroleh Upah Penuh
Ilustrasi work from home - istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen dalam melindungi pekerja, termasuk perlindungan terkait hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) 100 persen selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
Advertisement
Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, ia menegaskan, pekerja yang harus melaksanakan WFH 100 persen selama PPKM Darurat masih berhak mendapatkan upah. "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ucap Putri di Jakara, Rabu (7/7/2021).
BACA JUGA : Saat Sleman Zona Merah, Wajib WFH 75 Persen
Menurutnya, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja selama PPKM Darurat, maka ia mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Ia menambahkan, jika ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.
BACA JUGA : Pemkab Bantul Siap Terapkan 75% WFH
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sebaliknya, bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mabes TNI Tangkap Tiga Perwira BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras
Rekaman CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras KontraS Intai Korban
Banyak Sopir Tidur di Bahu Jalan Tol MBZ Picu Kemacetan Panjang
Jemaah Haji Kini Bebas Pilih Jenis Ibadah dan Lokasi Pembayaran Dam
Advertisement
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap
Korlantas Polri Resmi Berlakukan One Way Nasional Tol Trans Jawa
Volume Kendaraan di Jalur Mudik Cianjur Naik 20 Persen di H-4 Lebaran
One Way Nasional di KM 70-414 Tol Cikampek Mulai Siang Ini
Volume Kendaraan Tol Jasa Marga Meningkat Jelang Puncak Mudik Lebaran
Advertisement
Program Ramadan BRI, Tebar Kebahagiaan di Jogja
Tolak Perang di Iran, Direktur Kontraterorisme AS Joseph Kent Mundur
Mudik Gratis BUMN 2026, InJourney Layani Ribuan Pemudik
Direktur Kontraterorisme AS Joseph Kent Mundur, Tolak Perang Iran
AS Dinilai Belum Siap Hadapi Ancaman Drone Iran
Advertisement
KPK Bantah Klaim Gus Alex soal Aliran Uang ke Yaqut
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Lebaran 2026, Prambanan Siap Tampung Lonjakan Wisatawan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Cari Sumber Baru Impor Minyak Mentah
- Sampah Bantul Naik Saat Lebaran, Area Wisata Jadi Sorotan
- Di Balik Penahanan Yaqut, Gus Alex Ungkap Versi Berbeda
- Arus Lalu Lintas Meningkat, Jalur Cipali Disiapkan One Way
- MK Buka Opsi Pensiun Pejabat Berubah Jadi Uang Kehormatan
- Iran Naikkan Gaji 60 Persen Saat Perang, Strategi atau Tanda Krisis?
- AFC Hukum Malaysia, Vietnam Lolos Piala Asia 2027
Advertisement
Advertisement
