Advertisement
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Isi RUU KUP dan PPN Sembako
Sri Mulyani mempromosikan buah dan kopi lokal Indonesia. - Instagram @smindrawati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai saat ini masih irit bicara saat ditanya mengenai Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) termasuk di dalamnya terkait pungutan untuk sembako.
Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai saat ini RUU KUP belum dibacakan di rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, secara etika politik, Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif.
Advertisement
“Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surpres [surat presiden]. Oleh karena itu, ini situasinya agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirim kepada DPR juga,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).
BACA JUGA : Sembako Kena Pajak, Pemerintah Diminta Mewaspadai Kenaikan Angka Kemiskinan
Berdasarkan alasan itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa menerangkan keseluruhan arsitektur perpajakan yang ada di dalam RUU KUP.
Akan tetapi yang muncul di publik saat ini, informasinya tidak penuh dan seakan-akan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Salah satunya wacana memajaki sembako saat kondisi ekonomi sedang terpukul.
Padahal, fokus pemerintah saat ini masih pada pemulihan ekonomi. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta untuk memikirkan bentuk dukungan kepada pengusaha yang bakal lambat dalam transisi menuju normal.
Di saat yang bersamaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2020, 2021, dan 2022 sedang bekerja ekstra untuk menjaga tekanan dari Covid-19. APBN pun tidak boleh terus-terusan seperti ini sehingga harus disehatkan.
BACA JUGA : Ketimbang Naikkan PPN Sembako, Sri Mulyani Diminta Kejar Pajak Perusahaan Teknologi
“Tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dengan hati-hati. Maka ini yang sedang kita fokuskan. Pemulihan ekonomi namun tetap membangun pondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita jelaskan saat membahas RUU KUP dengan Komisi XI,” jelas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
Advertisement
Advertisement
