Advertisement
Menteri Investasi: Menahan Izin Usaha Sama Dengan Menahan Laju Ekonomi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta jajaran di bawahnya untuk melayani para calon investor dengan baik. Menurutnya mempersulit izin usaha sama dengan menahan laju ekonomi.
Saat ini, lapangan kerja sangat dibutuhkan. Sebanyak 16 juta orang yang 6 juta di antaranya kena putus hubungan kerja (PHK) karena Covid-19 butuh penghasilan. Di sisi lain pemerintah tidak sanggup menerima mereka semua menjadi aparatur sipil negara sehingga diperlukan peran dari pihak swasta.
Advertisement
Menurutnya, pemerintah pun berupaya keras memberi fasilitas dengan melayani sebaik mungkin. Sebab, tidak mungkin ada lapangan kerja apabila izin sulit keluar.
“Menahan izin pengusaha sama saja dengan menahan lapangan kerja. Ini juga sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi,” katanya pada sambutan secara virtual Paradise of Indonesia Investment; The Heart of Celebes yang diadakan pemerintah Sulawesi Tengah, Kamis (27/5/2021).
Bahlil menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertahan karena izin sulit keluar disebabkan sekitar 90 persen produk domestik bruto yang totalnya mencapai Rp14.000 triliun disumbang oleh swasta. Itu sebabnya kemudahan izin menjadi sebuah keharusan.
Di sisi lain, BKPM mencatat investasi sepanjang 2020 sebesar Rp826,3 triliun. Realisasi ini lebih tinggi 1,1 persen dari target, yaitu Rp817,2 triliun.
Sulawesi Tengah adalah tiga besar tujuan utama investasi di luar Jawa. Menurut Bahlil, wilayah tersebut memiliki potensi yang luar biasa.
“Salah satu komoditas unggulan adalah nikel. Dalam konteks itu, saya punya keyakinan Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
23 Sekolah di Gunungkidul Diperbaiki dengan Anggaran MBG
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
Advertisement
