Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Jitu Cegah Korupsi Plus Menghemat Anggaran Negara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Yayasan Tifa bekerja sama dengan Japan Initiative menegaskan bahwa upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan melalui pendekatan Program Review berupa evaluasi program berbasis masyarakat ternyata terbuktif efektif dalam mencegah korupsi bahkan juga membantu menghemat anggaran negara.
“Seharusnya tidak ada pemborosan dalam menggunakan uang negara yang dikumpulkan dari masyarakat. Uang negara yang berasal dari pajak masyarakat, harus dipergunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat luas. Program Review telah membantu Pemerintah Jepang untuk memilah program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.” jelas Kono Taro, Menteri Urusan Administrasi Pemerintah Jepang, saat memberikan Pidato Kunci di Webinar, “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Program Pembangunan Melalui Pendekatan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat,” di Jakarta (6/4/2021).
Advertisement
Meskipun pada awalnya metode Program Review yang dijalankan di Jepang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah, namun di sisi lain metode ini juga mampu mengembalikan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam proses evaluasi program pembangunan.
“Kami sudah membuktikan dalam kurun 19 tahun terakhir pada implementasinya di berbagai program pembangunan di negara kami, ternyata metode ini mampu menghemat anggaran pemerintah setiap tahunnya mulai dari 160 miliar hingga 1,3 triliun yen. Program Review yang berjalan sejak 2002 telah membedah 6,500 program pembangunan di Jepang ini juga telah menggerakkan 10,000 masyarakat untuk terlibat mengevaluasi program-program pemerintah dan menentukan keberlanjutannya,” jelas Kento Onaka, Program Manager Japan Initiative, lembaga nirlaba yang berkantor pusat di Jepang dan inisiator metode Program Review ini di Jepang.
Sementara DR. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS (Badan Perencana Pembangunan Nasional) menjelaskan, evaluasi program-program pembangunan menjadi tahapan penting khususnya pelibatan masyarakat karena dua alasan.
Pertama, terkait transparansi dan akuntabilitas. Kedua, kegiatankegiatan dalam program pembangunan sebagai bagian dari pelayanan publik memerlukan umpan balik untuk menjaga kualitas dan memastikan relevansi program.
“Melibatkan masyarakat dalam tahap evaluasi menjadi penting karena program-program pembangunan yang dibiayai dari anggaran publik bersumber dari salah satunya adalah pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Program-program pembangunan yang dilakukan tanpa umpan balik dari penerima manfaat berpotensi menjadi kegiatan rutin yang kurang tepat sasaran sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran,” jelasnya.
Karena itu untuk menarik pembelajaran yang baik Program Review dari Jepang ini, Yayasan Tifa bersama Japan Initiative mensosialisasikan metode ini kepada publik luas di Indonesia terutama pemerintah sembari menjajaki kemungkinan mengadopsi dan mengimplementasikan di Indonesia.
“Kami sajikan pembelajaran dari Jepang ini dalam sebuah buku berjudul, Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. Sebuah Pembelajaran dari Jepang. Kami yakin ada hal baik yang nanti bisa diadopsi dan bisa diterapkan dalam konteks Indonesia, walaupun ada perbedaan sistem pemerintahan maupun kultur masyarakat antara kedua negara,” jelas Direktur Yayasan Tifa, Shita Laksmi. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement