Advertisement
Insentif Nakes Bermasalah, Serikat Pekerja Soroti Transparansi Data
Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah diminta transparan dalam menyajikan data tenaga kesehatan kepada pemerntah pusat. Transparansi diperlukan untuk mendorong realisasi insentif tenaga kesehatan yang belum maksimal sepanjang 2020.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan data transparan tenaga kesehatan yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut nantinya bisa dibandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat.
Advertisement
"Dengan demikian, data tersebut bisa segera diverifikasi. Pada saat data tersedia dan akurat, insentifnya ditinggal dibayar," ujarnya, Senin (27/4/2021).
Perlu diketahui, perihal data memang menjadi masalah yang paling mencuat atas tidak maksimalnya realisasi insentif tenaga kesehatan tahun lalu. Terkait dengan hal tersebut, Timboel mengatakan pemerintah harus menemukan bottleneck dari permasalahan tersebut.
Terlebih, lanjutnya, permasalahan verifikasi data untuk pencairan insentif tenaga kesehatan dinilai klasik dan seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya teguran dari pemerintah pusat.
Selain itu, Timboel menegaskan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya tidak mengalami permasalahan, terutama masalah realisasi yang tidak maksimal.
"Kemenkes dan Kemendagri harus bekerjasama untuk memastikan insentif terealisasi," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Kapal Asing Ditangkap di Selat Malaka Rugikan Negara Miliaran
Desakan Proses Hukum Menguat Usai Dugaan Pelecehan di FH UI
Cuaca Pagi Terik Lalu Hujan Tiba-tiba Ini Penyebabnya
Ruang Digital Kampus Disorot Seusai Muncul Dugaan Pelecehan FH UI
Advertisement
Dana PIP 2026 Cair, Siswa SMA Bisa Terima hingga Rp1,8 Juta
Pajak Kendaraan Bekas Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama
Candaan Digital Jadi Sorotan Kasus Dugaan Pelecehan di Kampus UI
Pulang dari Eropa dan Rusia Prabowo Bawa Kesepakatan Energi
Aliran CSR Disorot, KPK Dalami Dugaan Pemerasan Eks Wali Kota Madiun
Advertisement
Tanker Iran Tembus Hormuz Saat Klaim Blokade Memanas
Menaker Siapkan Kejutan May Day di Tengah Ancaman PHK
Poin Penting Sikap Komnas Perempuan Terkait Pelecehan Seksual FH UI
KAI Siapkan WiFi 5G di Kereta Jarak Jauh Mulai Juni
Pembahasan RUU Pemilu di DPR Mendadak Tertunda Tanpa Jadwal
Advertisement
Catat, Ini Poin Penting Haji 2026, Perubahan Kuota hingga Pola Tunggu
Berita Pilihan
- Kecelakaan Beruntun di Jalur Ngawi-Mantingan, Truk Tabrak Bus Mira
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
- Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
- Dapur MBG di Ngawi Meledak Timbulkan Luka Bakar, Diselidiki Labfor
- Pelecehan Seksual di FHUI Jadi Alarm Serius, Simak Kronologinya
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja 16 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Terjun ke Ceruk Enam Meter di Kalasan Sleman Saat Hujan
- FEB UI Masuk Empat Besar Dunia Sekolah Ekonomi Islam
- Kebakaran BYD di China Picu Kekhawatiran, Ini Risiko EV
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
- Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
- Terjadi Lagi Keracunan Makanan di Sekolah Bantul, Korban 80 Siswa
- Jadwal KRL Solo-Jogja 15 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
Advertisement
Advertisement
