Advertisement
Insentif Nakes Bermasalah, Serikat Pekerja Soroti Transparansi Data
Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah diminta transparan dalam menyajikan data tenaga kesehatan kepada pemerntah pusat. Transparansi diperlukan untuk mendorong realisasi insentif tenaga kesehatan yang belum maksimal sepanjang 2020.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan data transparan tenaga kesehatan yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut nantinya bisa dibandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat.
Advertisement
"Dengan demikian, data tersebut bisa segera diverifikasi. Pada saat data tersedia dan akurat, insentifnya ditinggal dibayar," ujarnya, Senin (27/4/2021).
Perlu diketahui, perihal data memang menjadi masalah yang paling mencuat atas tidak maksimalnya realisasi insentif tenaga kesehatan tahun lalu. Terkait dengan hal tersebut, Timboel mengatakan pemerintah harus menemukan bottleneck dari permasalahan tersebut.
Terlebih, lanjutnya, permasalahan verifikasi data untuk pencairan insentif tenaga kesehatan dinilai klasik dan seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya teguran dari pemerintah pusat.
Selain itu, Timboel menegaskan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya tidak mengalami permasalahan, terutama masalah realisasi yang tidak maksimal.
"Kemenkes dan Kemendagri harus bekerjasama untuk memastikan insentif terealisasi," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Jatah Preman ke SKPD
KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Peras Anak Buah Rp2,2 Miliar
Ratusan Warga Terisolasi Akibat Banjir Lahar Gunung Semeru
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Bima NTB
Advertisement
Gempa Bumi Dangkal di Tarakan Timbulkan Sejumlah Kerusakan
49 Nama Calon Pahlawan di Meja Prabowo, Ada Soeharto hingga Gus Dur
Gubernur Riau Ditahan KPK Merupakan Kader PKB, Begini Respons Cak Imin
Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
Daftar Empat Gubernur Riau yang Ditahan KPK, Termasuk Abdul Wahid
Advertisement
Tarakan Diguncang Gempa Bumi Dangkal Magnitudo 4,8 Malam Ini
KPK Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid hingga 23 November
Pelatihan Kerja Diprioritaskan bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Pengangguran di Jateng: Brebes Tertinggi, Wonogiri Terendah
Tiga Anggota DPR Dinyatakan Langgar Etik, Dua Dibebaskan
Advertisement
Sahroni, Nafa, Eko Patrio Tetap Dinonaktifkan MKD DPR
Berita Pilihan
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
- Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
- Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
Advertisement
Pertama di Indonesia, Embarkasi Haji DIY Akan Berbasis Hotel
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Panduan Naik Trans Jogja, Ini Jalur yang Dilewati
- DIY Persiapkan Destinasi Wisata Sambut Libur Natal dan Tahun Baru
- 6 Orang Meninggal Akibat Leptospirosis di Kota Jogja
- KPK Sita Mata Uang Asing di OTT Gubernur Riau
- Menteri Nusron: Jabatan Itu Amanah, Gunakan Sebaik-baiknya
- Laju Inflasi di Gunungkidul Dinilai Masih Aman
- 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jateng
Advertisement
Advertisement
