Advertisement
Insentif Nakes Bermasalah, Serikat Pekerja Soroti Transparansi Data
Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah diminta transparan dalam menyajikan data tenaga kesehatan kepada pemerntah pusat. Transparansi diperlukan untuk mendorong realisasi insentif tenaga kesehatan yang belum maksimal sepanjang 2020.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan data transparan tenaga kesehatan yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut nantinya bisa dibandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat.
Advertisement
"Dengan demikian, data tersebut bisa segera diverifikasi. Pada saat data tersedia dan akurat, insentifnya ditinggal dibayar," ujarnya, Senin (27/4/2021).
Perlu diketahui, perihal data memang menjadi masalah yang paling mencuat atas tidak maksimalnya realisasi insentif tenaga kesehatan tahun lalu. Terkait dengan hal tersebut, Timboel mengatakan pemerintah harus menemukan bottleneck dari permasalahan tersebut.
Terlebih, lanjutnya, permasalahan verifikasi data untuk pencairan insentif tenaga kesehatan dinilai klasik dan seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya teguran dari pemerintah pusat.
Selain itu, Timboel menegaskan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya tidak mengalami permasalahan, terutama masalah realisasi yang tidak maksimal.
"Kemenkes dan Kemendagri harus bekerjasama untuk memastikan insentif terealisasi," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
