Advertisement
Insentif Nakes Bermasalah, Serikat Pekerja Soroti Transparansi Data
Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah diminta transparan dalam menyajikan data tenaga kesehatan kepada pemerntah pusat. Transparansi diperlukan untuk mendorong realisasi insentif tenaga kesehatan yang belum maksimal sepanjang 2020.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan data transparan tenaga kesehatan yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut nantinya bisa dibandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat.
Advertisement
"Dengan demikian, data tersebut bisa segera diverifikasi. Pada saat data tersedia dan akurat, insentifnya ditinggal dibayar," ujarnya, Senin (27/4/2021).
Perlu diketahui, perihal data memang menjadi masalah yang paling mencuat atas tidak maksimalnya realisasi insentif tenaga kesehatan tahun lalu. Terkait dengan hal tersebut, Timboel mengatakan pemerintah harus menemukan bottleneck dari permasalahan tersebut.
Terlebih, lanjutnya, permasalahan verifikasi data untuk pencairan insentif tenaga kesehatan dinilai klasik dan seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya teguran dari pemerintah pusat.
Selain itu, Timboel menegaskan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya tidak mengalami permasalahan, terutama masalah realisasi yang tidak maksimal.
"Kemenkes dan Kemendagri harus bekerjasama untuk memastikan insentif terealisasi," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CNG Siap Gantikan LPG 3 Kg, Lebih Murah 40 Persen
May Day Rusuh, Fasilitas Publik Bandung Rusak, 6 Orang Jadi Tersangka
Ini Ciri Jasa Resmi Kursi Roda Haji di Mekkah, Jangan Salah Pilih
Isu Menkeu Purbaya Dirawat di RS, Begini Respons Wamenkeu
Advertisement
Bahlil Tegaskan Batu Bara Tetap Jadi Andalan Listrik, Ini Alasannya
IPB Bangun Dapur MBG Mulai Mei 2026, Siap Suplai ke Sekolah
Selat Hormuz Kembali Memanas, Iran Siaga Hadapi AS
AS Tarik Kapal Induk USS Gerald Ford di Timur Tengah, Ini Dampaknya
KAI Update Penanganan Korban Bekasi Timur, 24 Masih Dirawat
Advertisement
Embarkasi Haji YIA Jadi Percontohan Nasional Pelayanan Haji
Konflik Pakistan-Afghanistan Memanas, 9 Warga Sipil Tewas
Pupuk Indonesia Jadi Andalan, Negara Lain Mulai Impor Urea
Hiu Paus Lintasi 13 Negara, Riset Dorong Konservasi Global
Investasi Rp1,2 T di IKN Dorong Proyek Apartemen hingga Sport Center
Advertisement
Trump Tarik 5.000 Tentara dari Jerman, Target Rampung 12 Bulan
Berita Pilihan
- Isu Menkeu Purbaya Dirawat di RS, Begini Respons Wamenkeu
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
Advertisement
Aksi Hardiknas Mahasiswa dan Buruh di Gejayan Soroti MBG dan Represi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
- Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
- Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini dari Tugu ke Palur
- Hardiknas 2026: Mendikdasmen Dorong Deep Learning
- Film Suamiku Lukaku Angkat KDRT, Acha Septriasa Jadi Amina
- Jadwal KRL Solo Jogja 2 Mei 2026, Selengkapnya di Sini
Advertisement
Advertisement
