Advertisement
Polri Akan Ikut Turun Tangan Atasi Kisruh Partai Demokrat, jika ...
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - Antara/Endi Ahmad
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Polri mengaku siap turun tangan jika perselisihan yang terjadi pada Partai Demokrat bisa berdampak terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengemukakan berdasarkan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga Kamtibmas di Indonesia.
Advertisement
"Polri punya tugas pokok pada Pasal 13 yaitu memelihara Kamtibmas," kata Rusdi, Senin (8/3/2021).
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan memantau seluruh perkembangan perselisihan yang terjadi di Partai Demokrat. Jika konflik yang terjadi meluas, kata Rusdi, maka Polri bakal melakukan langkah antisipasi.
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Saksikan Vaksinasi 500 Seniman di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja
"Polri tetap senantiasa memantau permasalahan di internal Partai Demokrat," ujarnya.
Kendati demikian, kata Rusdi, Polri tidak memiliki wewenang untuk cawe-cawe terkait permasalahan tersebut, karena menurut Rusdi, konflik yang terjadi di Partai Demokrat merupakan masalah internal.
"Itu masalah Internal. Kalau masalah itu ternyata mengakibatkan pada masalah Kamtibmas, maka Polri siap mengantisipasi hal itu," ujarnya.
Seperti diketahui, kasus Demokrat terjadi karena adanya perselisihan antara dua kubu yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
Baca juga: Luhut Minta Proyek Infrastruktur di DIY Dipercepat & Tanjung Adikarto Dibenahi
Demokrat kubu AHY menuding bahwa kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan oleh kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatra Utara padaa Jumat (5/3/2021) ilegal atau abal-abal.
Demokrat kubu AHY pun mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak hasil KLB di Deli Serdang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
