Advertisement
Penyelidik HAM PBB Serukan Sanksi Berat untuk Myanmar
Kyal Sin (19) alias Angel (kiri bawah) bersama sejumlah pengunjuk rasa lainnya tiarap berlindung dari tembakan personel militer saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Rabu (3/3/2021). Angel tewas tertembak di lokasi tersebut/Antara Foto/Reuters-Stringer - wsj.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Militer Myanmar dituding melakukan pembunuhan, kekerasan dan menangkap dengan sewenang-wenang para demonstran sejak melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.
Hal itu disampaikan penyelidik HAM PBB di Myanmar Thomas Andrews pada Kamis (4/3/2021). Dia pun menyerukan sanksi berat terhadap negara tersebut.
Advertisement
Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB, yang ditemui di Myanmar pada Jumat (5/3/2021), agar memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi terhadap junta militer dan merujuk dugaan aksi kejam ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili.
"Negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan migas Myanmar, yang kini dikendalikan oleh militer dan sumber pendapatan terbesar Myanmar," katanya dalam laporan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.
Berdasarkan catatan JIBI, pasukan keamanan Myanmar masih menembakkan amunisi aktif, peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan protes anti-kudeta ketika para demonstran kembali turun ke jalan hari ini, Kamis (4/3/2021).
Padahal, sejak kudeta militer awal Februari lalu, tercatat telah 38 pendemo tewas akibat aksi represif militer Myanmar.
Unjuk rasa di Yangon, Mandalay, Myingan dan kota-kota lain dilakukan saat ribuan pelayat menghadiri pemakaman seorang wanita berusia 19 tahun yang terbunuh setelah kepalanya tertembak dalam aksi demonstrasi kemarin, Rabu (3/3/2021).
Pengunjuk rasa mengatakan mereka menolak untuk menerima kudeta militer 1 Februari dan bertekad untuk mendesak pembebasan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Tekan Risiko Kematin, Nelayan Diminta Pake Jaket Pelampung Saat Melaut
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Advertisement
Advertisement
