Advertisement
Epidemiolog Sebut Vaksinasi Mandiri Tak Diperlukan Selama Pemerintah Mampu
Seorang calon penerima vaksin dicek kesiapannya sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19, di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menegaskan vaksinasi mandiri di Indonesia tidak diperlukan apabila pemerintah sudah siap dan mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan dan rentang waktunya.
“Usulan terkait vaksin mandiri itu tentang pengadaannya bila pemerintah belum mampu mengadakan dari aspek jumlah dan waktu,” kata Ketua Umum PAEI Hariadi Wibisono kepada JIBI, Jumat (5/2/2021).
Advertisement
Dia menegaskan, vaksinasi mandiri bukan berarti masyarakat harus membeli vaksin sendiri, tapi BUMN atau perusahaan membelikan untuk karyawannya.
Dia menegaskan pihaknya bukannya mendukung pembelian vaksin sendiri oleh masyarakat. Namun, usulan untuk vaksinasi mandiri adalah agar terkait pengadaannya bisa lebih cepat menjangkau 181 juta orang.
“Perlu diluruskan, saya tidak mendukung bahwa orang harus bayar untuk vaksin. Saya mengusulkan pengadaan vaksin harus cepat, sehingga saya usulkan pengadaan oleh perusahaan bagi karyawannya,” tegasnya.
Namun, apabila komitmen pemerintah sanggup mengadakan vaksin dengan jumlah dan waktu yang cukup, pengadaan vaksin oleh swasta tak diperlukan lagi.
“Inti dari usulan saya adalah sesegera mungkin menjangkau 181 juta lebih rakyat dengan vaksin,” tegasnya.
Sebelumnya pernyataan Ketua PAEI saat berbincang dengan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut B Pandjaitan saat rapat bersama epidemiolog mendapat komentar pedas, bahkan dari sesama kalangan epidemiolog.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan pencetus ide vaksin Covid-19 mandiri dalam keadaan tidak waras saat menyampaikan hal itu kepada pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
Advertisement
Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Lalu Lintas Melandai, Korlantas Hentikan One Way Nasional Rabu Sore
Tiket Tak Hangus, KCIC Beri Layanan Reschedule Gratis Penumpang Whoosh
Kim Jong Un Tegaskan Korea Utara Akan Terus Setia Bersama Rusia
KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
Advertisement
Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
Rabu Tak Lagi ke Kantor, ASN di Jatim Mulai WFH Rutin
Kementerian Pertahanan Pastikan Pemberlakuan WFH Karyawan
Advertisement
Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Dispar Kulonprogo Catat Lonjakan Wisatawan, Congot Ungguli Glagah
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Latihan Perdana Timnas: Skuad Belum Lengkap, Ini Daftarnya
- Bos OnlyFans Meninggal, Masa Depan 377 Juta Pengguna Disorot
- Pantai Kulonprogo Berbahaya, Petugas Larang Wisatawan Berenang
- Konflik Iran Memanas, AFC Ubah Total Format ACL Elite
- Dipanggil Timnas, Dua Pemain Asing Persita Justru Batal Berangkat
- 157 Ribu Wisatawan Serbu Gunungkidul, PAD Tembus Rp1,9 Miliar
- 'GO' Melejit di AS, Album BLACKPINK Bertahan di Billboard
Advertisement
Advertisement
