Advertisement
Epidemiolog Sebut Vaksinasi Mandiri Tak Diperlukan Selama Pemerintah Mampu
Seorang calon penerima vaksin dicek kesiapannya sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19, di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menegaskan vaksinasi mandiri di Indonesia tidak diperlukan apabila pemerintah sudah siap dan mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan dan rentang waktunya.
“Usulan terkait vaksin mandiri itu tentang pengadaannya bila pemerintah belum mampu mengadakan dari aspek jumlah dan waktu,” kata Ketua Umum PAEI Hariadi Wibisono kepada JIBI, Jumat (5/2/2021).
Advertisement
Dia menegaskan, vaksinasi mandiri bukan berarti masyarakat harus membeli vaksin sendiri, tapi BUMN atau perusahaan membelikan untuk karyawannya.
Dia menegaskan pihaknya bukannya mendukung pembelian vaksin sendiri oleh masyarakat. Namun, usulan untuk vaksinasi mandiri adalah agar terkait pengadaannya bisa lebih cepat menjangkau 181 juta orang.
“Perlu diluruskan, saya tidak mendukung bahwa orang harus bayar untuk vaksin. Saya mengusulkan pengadaan vaksin harus cepat, sehingga saya usulkan pengadaan oleh perusahaan bagi karyawannya,” tegasnya.
Namun, apabila komitmen pemerintah sanggup mengadakan vaksin dengan jumlah dan waktu yang cukup, pengadaan vaksin oleh swasta tak diperlukan lagi.
“Inti dari usulan saya adalah sesegera mungkin menjangkau 181 juta lebih rakyat dengan vaksin,” tegasnya.
Sebelumnya pernyataan Ketua PAEI saat berbincang dengan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut B Pandjaitan saat rapat bersama epidemiolog mendapat komentar pedas, bahkan dari sesama kalangan epidemiolog.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan pencetus ide vaksin Covid-19 mandiri dalam keadaan tidak waras saat menyampaikan hal itu kepada pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
Advertisement
Advertisement
