Mensos Ingin 30% Penerima Manfaat PKH Lulus Tahun Depan dan Digantikan yang Lain

Harianjogja.com, MEDAN- Upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terus dilakukan pembenahan.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada tahun 2021 sekitar 30 persen.

"Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen, maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," ujar Juliari di Pematangsiantar, Kamis (12/11/2020), saat memberikan arahan pada Rakor Teknis SDM PKH Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Rawan Terjadi Penularan Covid-19, Perkantoran Harus Ketat Terapkan Protokol Kesehatan

Menurut menteri, peningkatan jumlah graduasi itu untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.

Untuk dapat mencapai target tersebut, ujar Juliari perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk itu, menurut Mensos, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.

"Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," ujar mantan Ketua IMI dua periode tersebut.

Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri dan ini harus dipahami KPM.

"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income dan melanggar prinsip kemanusiaan," katanya.

Seperti kasus yang lagi yang ramai di medsos dimana warga yang sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan, masih saja dapat PKH. "Jangan sampai itu terjadi lagi,"ujarnya.

Baca juga: Ini Dua Pedukuhan yang Jadi Prioritas Pembayaran Ganti Rugi Tol Jogja-Solo

Selain meningkatkan graduasi, Mensos juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia, Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah penderita kedua penyakit tersebut.

Komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC dan stunting diwujudkan dengan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kualitas SDM PKH yang diikuti sebanyak 122 orang dari Dinas Sosial Sumut, Dinsos Kabupaten Simalungun, SDM PKH Kabupaten Simalungun, Koordinator Wilayah dan Koordinator Regional Sumatera.

Peningkatan kualitas SDM PKH sendiri memasukkan penyakit TBC dalam kategori penerima PKH dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per jiwa.

Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk, menurut Mensos, pendamping PKH bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam PKH ada kategori ibu hamil dan anak balita masing masing mendapat Rp3 juta.

"Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC," ujar Mensos.

Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan, penyaluran bantuan sosial PKH di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumut hingga Oktober berjumlah Rp2 trilliun bagi 439.383 KPM PKH.

Sedangkan untuk tingkat nasional, penyaluran bantuan tahap akhir hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak di seluruh Indonesia sebesar Rp36,8 triliun untuk 10 juta KPM.

Pepen juga menjelaskan dari target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November.

"Untuk Provinsi Sumut tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 persen dari total KPM," katanya.

Di Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 persen dari total KPM.

Sumber : Antara