Megawati Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA--Megawati Soekarno dianggap layak menjadi pahlawan nasional.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diusulkan jadi pahlawan nasional. Usulan itu dilayangkan karena Megawati pernah melawan penindasan.

Sehingga Presiden perempuan pertama RI itu pun dianggap layak diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Megawati diklaim berani melawan rezim tiran Soeharto pada era otoritarian Orde Baru. Saat itu Megawati menentang Soeharto yang mencongkelnya dari kursi Ketua Umum PDI.

BACA JUGA: Ular Misterius Melingkar di Tiang Kraton Jogja, Tiba-Tiba Hilang Sebelum Ada Pawang

Kala itu, Orde Baru tidak menyukai Megawati yang terpilih secara demokratis sebagai Ketua PDI.

Tangkapan layar Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan pengarahan pada pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Usulan itu dilontarkan Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia atau JBMI.

Bukan cuma Megawati, tokoh Batak Muslim Tuan Syekh Ibrahim Sitompul pun dianggap layak menjadi Pahlawan Nasional.

"Sedangkan Tuan Syekh Ibrahim Sitompul juga berani dan gigih berjuang melawan BElanda. Dia melawan kolonial karena dilarang itu serta dalam pemilihan kepala nagari," kata Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul dalam pernyataan kepada media massa, Selasa (20/10/2020).

Usulan itu akan disampaikan kepada Kementerian Sosial Ri hari Selasa ini, untuk dipertimbangkan. Dia berharap, usulan itu bisa diterima oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020.

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Dia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.

Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar.

Megawati dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.