Jalan Joko Widodo di Abu Dhabi & Proyek Besar Rp335 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA - Tak banyak kepala negara Republik Indonesia yang diabadikan menjadi nama jalan atau monumen di suatu negara. Presiden I RI Soekarno sangat menonjol. Namanya diabadikan menjadi jalan hingga bangunan sedikitnya di tujuh negara.

Sementara, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja diabadikanmenjadi jalan di Abu Dhabi (UEA). Pada Senin (19/10/2020), secara resmi nama President Joko Widodo Street diresmikan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office.

“Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI – UEA, sekaligus bentuk penghormatan [tribute] Pemerintah UEA kepada Presiden RI saat ini Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral RI – UEA selama menjabat sebagai kepala negara,” demikian bunyi siaran pers yang diterima JIBI, Selasa (20/10/2020).

Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.

Adapun nama jalan ini sebelumnya adalah Al Ma’arid Street, artinya ekshibisi/pameran yang menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.

Nama jalan di Abu Dhabi umumnya merupakan nama geografis yang merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan identitas Abu Dhabi.

Namun, Pemerintah Abu Dhabi pada 2013 telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabi dengan nama pemimpin besar Abu Dhabi.

“Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, serta untuk mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat UEA.”

Nama jalan itu seperti Fatima Bint Mubarak Street, Shaikh Zayed Bin Sultan Street, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Street, Khalifa Bin Zayed First Street, Sultan Bin Zayed First Street, Shakhbout Bin Sultan Street, Mubarak Bin Mohammad Street, dan Salama Bint Butti Street.

Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya pernah dilakukan UEA pada 23 September 2019. Saat itu mereka meresmikan jalan King Salman bin Abdulaziz Al Saud di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi.

Nama jalan raja Arab Saudi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Raja Salman kepada dunia Islam dan untuk memperkuat hubungan bilateral UEA – Arab Saudi serta rakyat kedua negara.

Bila Raja Salman dianggap berkontribusi besar, lalu apa sumbangsih Presiden Jokowi sehingga dijadikan nama jalan di Abu Dhabi? Seperti kita ketahui, hubungan romantisme antara Abu Dhabi-Indonesia tengah terjalin.

INVESTASI BESAR UEA

Abu Dhabi telah menjanjikan investasi besar-besaran di Indonesia. Bahkan nilainya mencapai Rp315 triliun. Duit sebesar itu salah satunya akan dibenamkan untuk pembangunan Ibu Kota baru Indonesia.

Namun, belakangan disebut-sebut dana tersebut akan diinvestasikan melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Payung hukum SWF sendiri telah diakomodir dalam pengesahan UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya yang pertama kali mencetuskan ide untuk membuat SWF yang dimasukkan pada Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Luhut bercerita ide tersebut muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed Bin Zayed pada tahun lalu.

"Jadi SWF itu, maaf ini, yang ngusulin saya, karena presiden tanya. 'Apa ini bahan bicara dengan Crowne Prince Muhammad Bin Zaid?' Lalu saya mencari ide, ini [UEA] negara Islam. Saya tanya staf saya, kami diskusi, Nando [Hernando Wahyono] datang bilang SWF," ujar Luhut dalam diskusi Karni Ilyas Club yang dikutip JIBI, Minggu (18/10/2020).

Dia mengaku belum tau sama sekali ketika ide tersebut dilontarkan oleh stafnya pada Juli tahun lalu. Kemudian, Luhut minta dijelaskan mengenai SWF tersebut. Dirinya pun menyambut positif untuk membentuk SWF.

Luhut pun menyampaikan ide tersebut kepada Jokowi. Dia menyampaikan bahwa sejumlah negara sudah memiliki SWF untuk menampung investasi. Bahkan ada negara yang memiliki lebih dari satu SWF. Menurutnya, bila ada SWF akan membuat perusahaan transparan dan investor masuk.

"Ya sudah saya bilang ke presiden, bapak untuk bicara SWF ini. Itulah hebatnya presiden, 'jadi menurut Pak Luhut SWF ini?' saya bilang iya. Bicara saja sama crowne prince [Muhammad Bin Zaid]. Crowe price bicara sama menterinya, bicara sama adiknya sebenarnya, Syekh Hamid. Syekh Hamid waktu saya satu mobil sama crowe price ke airport kami jadi sahabat, karena tentara juga bintang 4." 

Berangkat dari keinginan untuk menangkap investasi dari UEA itu maka SWF di Indonesia digagas. UEA sendiri menurut Luhut menjanjikan untuk investasi antara US$15 miliar-US$20 miliar.

Berdasarkan catatan JIBI, pada awal tahun ini Jokowi langsung terbang ke UEA untuk menemui Putra Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pembicaraan terakhir dengan bin Zayed, UEA menjanjikan investasi US$22,8 miliar atau setara dengan Rp335,16 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS).

Tentu saja, dengan syarat investasi tersebut harus dialirkan lewat SWF. UEA sendiri memiliki raksasa dana investasi bernama Abu Dhabi Investment Authority. Dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) SWF UEA itu mencapai US$579,62 miliar per Juli 2020.

Mereka berada di urutan ketiga dunia, cuma kalah dari Norway Government Pension Fund milik Pemerintah Norwegia yang telah menghimpun dana kelolaan US$1,18 triliun serta China Investment Corporation milik Pemerintah China yang memiliki aset kelolaan US$940,6 miliar.

SWF lain yang juga cukup ternama dan selama beberapa tahun belakangan agresif berekspansi adalah Public Investment Fund (PIF) milik Pemerintah Arab Saudi. Bersama SoftBank, PIF mengembangkan proyek ambisius Neom bernilai US$500 miliar, yakni kota mandiri dengan kawasan ekonomi khusus di atas lahan seluas 26,500 km persegi.

SoftBank yang dipimpin Masayoshi Son bersama Pemerintah Jepang dikabarkan juga berminat untuk investasi dalam bentuk SWF guna membangun Ibu Kota baru RI. Ada empat lembaga setidaknya yang ingin mengembangkan Ibu Kota baru RI, salah satunya Abu Dhabi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia