Advertisement
Pengakuan Baleg DPR: Fraksi Belum Terima Draf Bersih UU Cipta Kerja saat Pengesahan
Gedung DPR - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Omnibus Law UU Cipta Kerja menuai kontroversi di masyarakat. Aksi demonstrasi untuk menolak undang-undang sapu jagad terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, hingga Yogyakarta.
Alasan masyarakat melakukan demo karena pengesahan yang dianggap terburu-buru, tak sesuai jadwal, dan kurangnya partisipasi dari kalangan serikat buruh.
Advertisement
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menjelaskan proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga menjadi UU Cipta Kerja.
“Ada beberapa hal memang betul, sangat cepat [pembahasan UU Cipta Kerja],” kata Ledia Hanifa dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip, Kamis (8/10/2020).
Politisi fraksi PKS tersebut mengamini bahwa kurangnya mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum adalah persoalan yang sangat krusial.
Meski sudah dilakukan, dia tak menampik bahwa proses tersebut masih saja tidak cukup atau kurang dari standar pembahasan Omnibus Law.
“Mengatur 79 undang-undang itu tidak gampang karena ada banyak hal yang harus terkait satu sama lain. Ini akan jadi kesulitan nantinya,” ungkap Ledia.
Bukan itu saja, Ledia mengaku fraksi-fraksi DPR belum menerima draft bersih RUU Cipta pada Kerja Rapat Pembahasan Tingkat I Pengambilan Keputusan, Senin (5/10/2020).
Dia mengatakan dirinya dan anggota fraksi yang meminta draf UU Cipta Kerja. Namun, draf final belum juga diberikan karena masih ada hal-hal teknis yang harus dibereskan.
Selain itu, Ledia mengakui keterbatasan waktu dalam merumuskan 79 UU dan menerapkan sinkronisasi menjadi satu UU adalah tugas yang besar.
“Kita mengecek, tapi karena keterbatasan tim perumus dan ada banyak sekali UU, jadi masih ada pelolosan. Pada saat pembahasan Tingkat satu, harusnya draftnya sudah diterima. Tidak bisa diserahkan pada dua orang saja,” ungkap Ledia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
Sri Purnomo Bantah Dana Hibah Pariwisata untuk Pilkada
Kasus Bripda MS Tual: Ahmad Sahroni Desak Proses Hukum Tuntas
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya Pekan Depan
Advertisement
BGN Larang Mobil Operasional MBG Dipakai Belanja ke Pasar
Korban Banjir dan Longsor di Minas Gerais Brasil Jadi 30 Jiwa
Prajurit TNI Gugur Diserang KKB Saat Monitoring di Nabire
Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
Advertisement
Mudik Gratis 2026 Dibuka 1 Maret, Kuota 15.834 Penumpang Bus
Bareskrim Bongkar Jual Beli Bayi di Medsos, Harga Capai Rp80 Juta
Anggota Brimob Terancam 15 Tahun Penjara dalam Kasus Tual
Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir Diumumkan Pekan Ini
Iran Optimistis Negosiasi Nuklir dengan AS Segera Tercapai
Advertisement
Magang Nasional 2026 Ditargetkan Hadir di 38 Provinsi
Berita Pilihan
- Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
- Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman 26 Februari 2026, Ini Lokasinya
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- AS Siagakan 150 Jet Tempur, Ketegangan dengan Iran Meningkat
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul 25 Februari 2026
- Hasil Liga Champions 2025-2026: Atletico ke 16 Besar
- Hasil Liga Champions: Inter Tersingkir, Dihajar Bodo Glimt 1-2
- Jadwal SIM Keliling Jogja 25 Februari 2026, Ini Lokasinya
- KRI Prabu Siliwangi-321 Singgah di Nigeria
- Prakiraan Cuaca DIY 25 Februari 2026, Hujan Ringan
Advertisement
Advertisement
