Ini Gerakan Olahraga Setelah Bangun Tidur agar Tubuh Tetap Bugar
Coba 4 gerakan olahraga ringan setelah bangun tidur selama 5–10 menit untuk membantu tubuh lebih bugar, lentur, dan siap beraktivitas.
Aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di Pertigaan Gejayan, Sleman, Senin (5/10/2020)-Harian Jogja - Hafit Yudi Suprobo
Harianjogja.com, JOGJA—Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disorot media asing. Salah satunya Undang-Undang ini dikhawatirkan menimbulkan masalah baru terkait isu lingkungan seperti terancamnya hutan tropis hingga hilangnya hak-hak buruh.
The New York Time dalam laman onlinenya menuliskan artikel bertajuk Indonesia’s Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears yang diunggah pada Senin (5/10/2020) dengan menyertakan foto utama demonstrasi buruh di Tangerang. Media ini mengutip sejumlah narasumber dari parlemen antara lain Heri Gunawan anggota Fraksi Partai Gerindra yang mendukung disahkannya RUU Cipta Kerja serta Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat yang menolak RUU tersebut.
BACA JUGA : Disebut Menghancurkan Hidup Pekerja, Buruh di Jogja Bakal
New York Time juga mengungkap adanya kekhawatiran investor asing, beberapa jam sebelum pemungutan suara pengesahan RUU tersebut, sebanyak 36 investor global yang mewakili lebih dari 4 triliun dollar aset yang dikelola mengeluarkan surat terbuka. Mereka menyerukan pemerintah Indonesia untuk mendukung konservasi hutan dan lahan gambut dan mengambil pendekatan jangka panjang untuk pemulihan dari pandemi.
Para investor seperti dilaporkan nytimes.com, memperingatkan dengan membalikkan keuntungan dalam pengurangan kebakaran hutan, Indonesia dapat melanggar batasan yang sedang dipertimbangkan oleh Uni Eropa atas impor produk yang dihasilkan dari deforestasi.
"Melindungi hutan tropis sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya menimbulkan risiko sistemik dan material bagi portofolio kita serta kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan kita," kata surat itu sebagaimana dikutip nytimes.com.
BACA JUGA : Pengesahan RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat Walk Out
Media berbasis di Amerika Serikat ini juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty untuk Indonesia, Usman Hamid, bahwa tindakan pengesahan RUU tersebut dapat melanggar komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia sebagai penandatangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Reuters, media berbasis di London Inggris menurunkan laporan bertajuk Global investors warn Indonesia that jobs bill puts forests at risk yang diunggah kanal online mereka pada Senin (5/10/2020). Nyaris senada dengan New York Time, Reuters juga melaporkan terkait kekhawatiran investor asing.
Media ini menuliskan investor global yang mengelola aset 4,1 triliun dolar telah memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa RUU penciptaan lapangan kerja yang disahkan oleh parlemen pada hari Senin (5/10/2020) dapat menimbulkan risiko baru bagi hutan tropis.
BACA JUGA : Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, KSPSI DIY Serukan Puasa 3
“Para investor mengatakan mereka khawatir undang-undang tersebut dapat menghambat upaya untuk melindungi hutan Indonesia, yang pada gilirannya akan melemahkan tindakan global untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan memperlambat perubahan iklim,” demikian ditulis reuters.com.
Artikel ini juga diupload di akun twitter reuters dan diretweet sebanyak 2.700 akun yang sebagian besar didominasi oleh warganet dari Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Coba 4 gerakan olahraga ringan setelah bangun tidur selama 5–10 menit untuk membantu tubuh lebih bugar, lentur, dan siap beraktivitas.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.