Advertisement
Satgas Waspada Investasi Temukan 143 Usaha Gadai Ilegal Sejak 2019
Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Tongam L. Tobing. - JIBI/Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Satgas Waspada Investasi menemukan 50 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).
Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli 2019.
Advertisement
Sebelumnya pada tahun 2019, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak 2019 sampai Agustus 2020 menjadi 143 entitas gadai ilegal.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.
Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.
"Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id," katanya seperti dikutip dalam rilis, Sabtu (26/9/2020).
Selain 50 perusahaan gadai ilegal, hingga September 2020 Satgas dalam operasinya kembali menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal dan 32 entitas investasi.
Semua temuan Satgas Waspada Investasi ini identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.
Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Tegur Laporan Palsu BUMN, Soroti 200 Anak Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan DIY Salurkan Klaim Rp1,19 Triliun Sepanjang 2025
Harga Bensin di Jepang Melonjak Tajam Imbas Perang AS-Israel ke Iran
Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
Advertisement
Duh, Serangan Proyektil Hantam Kapal Kargo di Selat Hormuz
Pegadaian Tebar Bingkisan Lebaran ke Puluhan Bank Sampah Jateng-DIY
Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Global
Pasokan Energi Terancam, Gangguan di Selat Hormuz Guncang Ekonomi
Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
Advertisement
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Belum Berencana Rombak APBN 2026
KPK Ungkap Identitas Lima Tersangka Suap Proyek di Rejang Lebong
Darurat Mental, 700.000 Anak Indonesia Alami Depresi dan Cemas
Karyawan PT Freeport Tewas Ditembak di Grasberg Mimika
Mudik Lebaran 2026 Didukung 3.115 Km Jalan Tol dan 10 Tol Fungsional
Advertisement
Gugatan Praperadilan Yaqut Ditolak, KPK Lanjutkan Kasus Kuota Haji
Berita Pilihan
- Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
- Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
Advertisement
27 Lurah Gunungkidul Wajib Lapor LHKPN, Tujuh Belum Serahkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tips Mudik Aman: Pakar Ingatkan Bahaya Roof Box Berlebih
- Kapal Tongkang Tabrak 7 Rumah di Demak, 12 Warga Mengungsi
- Pemkab Bantul Targetkan 875 Bidang Pematokan Tanah Kalurahan 2026
- Habitat Komodo Flores Perlu Diperluas, Dosen UGM Ingatkan Ancaman
- 14 Ton Daging Ayam Surabaya Ditolak di Jayapura karena Tercemar
- Bapisus Bahas Dampak Perang Iran-AS terhadap Pangan dan Energi
- Bank Jateng Cabang Jogja Sinergi dengan Polda DIY Fasilitasi Kredit
Advertisement
Advertisement
