Advertisement
Paslon yang Positif Covid-19 Akan Kebagian Nomor Urut Sisa
Komisioner KPU RI Ilham Saputra. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pasangan calon (paslon) yang positif Covid-19 akan kebagian nomor urut sisa paslon negatif Covid-19 yang sudah lebih dulu ditetapkan.
Apabila ada lebih dari satu paslon yang positif Covid-19, maka KPU akan melakukan pengundian nomor urut di antara paslon yang positif Covid-19 tersebut.
Advertisement
"Pengundian dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut paslon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan," kata Ilham dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
BACA JUGA : Pilkada DIY, Pengamat: Figur Saja Tak Cukup untuk Meraih
Jadi, pada saat tahapan pengundian nomor urut nanti, KPU akan memastikan bahwa paslon yang datang sudah negatif Covid-19 lebih dulu, sebelum mereka hadir dalam pengundian nomor urut. Selain itu, KPU juga mengatur agar seluruh tim sukses paslon yang hadir pada saat pengundian nomor urut nanti mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
"Termasuk, pada saat sebelum berangkat ke tempat pengundian nomor urut tidak boleh melakukan pengerahan massa untuk menghindari kerumunan," kata Ilham.
KPU RI juga akan menyurati KPU di provinsi, kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk melakukan bimbingan teknis kepada tim sukses. Ilham mengatakan saat ini, di situs kpu.go.id dan media sosial KPU RI juga kerap mengunggah sosialisasi berupa meme, gambar-gambar dan sebagainya agar tidak membawa massa pada saat pengundian nomor urut dan penetapan calon kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Advertisement
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
Advertisement
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Advertisement
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Berita Pilihan
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
Advertisement
2.666 PBI Nonaktif Jogja Ajukan Reaktivasi BPJS Kesehatan
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- PSM Makassar Tekuk PSBS Biak 2-1 di Maguwoharjo
- Penalti Injury Time Antar Semen Padang Tekuk Persita
- 14.597 PBI JK APBN di Kulonprogo Dinonaktifkan, Jalur APBD Jadi Solusi
- Padat Karya Sleman 2026 Anggarkan Rp19,1 Miliar, Serap 5.024 Pekerja
- Indonesia Kirim Tiga Wakil ke German Open 2026 Jelang Tur Eropa
- Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028
- Dinar Candy Tunda Tampil di Malang, Hormati Peringatan 1 Abad NU
Advertisement
Advertisement
