29 Bangunan di Kawasan Puncak Disegel Buntut Banjir Jabodetabek
Kementerian Kehutanan telah menyegel 29 bangunan ilegal berupa vila dan taman wisata yang berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi Kabupaten Bog
Warga melintas di proyek pembangunan rumah bersubsidi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (27/5/2020)./JIBI-Bisnis.com-Abdurachman
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan sebanyak 150.000 unit rumah subsidi sepanjang 2021.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto mengatakan jumlah perumahan yang disediakan pada 2021 yang mencapai 150.000 itu meningkat jika dibandingkan dengan 2020 yang 102.500 unit.
Kredit pemilikan rumah tersebut disiapkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Sudah resmi pemerintah menganggarkan FLPP untuk 150.000 unit rumah," ujarnya dalam diskusi online pada Rabu (26/8/2020).
Namun, dia tidak memerinci berapa nilai anggaran yang disiapkan untuk program subsidi rumah tahun 2021 tersebut. Adapun untuk subsidi pada 2020 sebesar Rp11 triliun.
Eko memastikan untuk 2021, program FLPP ini masih berada di bawah naungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Menurutnya, masyarakat tak perlu khawatir adanya peralihan ke BP Tapera. Pasalnya, proses pengalihan FLPP ke Tapera itu baru dilaksanakan pada 2022.
"Pada 2021 FLPP masih berumah di PPDPP, kita menunggu operasionalisasi dari Tapera yang sedang masa persiapan. Pemerintah menjamin dalam peralihan ini tidak akan bantuan pembiayaan perumahan terhenti sedetik pun. Kami terus menjaga kontinuitas pembiayaan perumahan," tutur Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan telah menyegel 29 bangunan ilegal berupa vila dan taman wisata yang berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi Kabupaten Bog
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.