Advertisement
Uang Pulsa PNS Kemenkeu Ditambah Jadi Rp200.000 per Bulan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendapatkan tambahan uang tunjangan pulsa sebagai bentuk penyesuaian karena banyaknya pegawai yang bekerja dari rumah.
Insentif tersebut diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi ujaran salah satu staf di lingkungan Kemenkeu yang curhat tentang tingginya pengeluaran pulsa yang dihabiskan seiring dengan banyaknya rapat-rapat online di masa pandemi Covid-19.
Advertisement
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal mendapat biaya komunikasi berupa dana pulsa sebesar Rp 200.000 per orang per bulan. Angka tersebut adalah penyesuaian dari aturan sebelumnya yang membatasi standar biaya pulsa untuk pegawai pelat merah maksimum hanya sebesar Rp150.000 per bulan.
“Insya Allah ditetapkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menjadi sebesar Rp 200 ribu,” ujar Askolani, Jumat (21/8/2020).
Angka tersebut, menurut Askolani adalah standar biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga. Adapun anggaran tersebut diambil dari pagu masing-masing Kementerian dan Lembaga.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan pemberian biaya pulsa, khususnya di lingkungan Kemenkeu, tersebut dilatarbelakangi oleh Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan kebijakan pola kerja pegawai Kementerian Keuangan dalam masa transisi menuju tatanan normal baru.
Hal itu mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kemenkeu memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan belanja di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Rahayu.
Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya mengutamakan kualitas belanja seperti gerakan efisiensi di lingkungan Kemenkeu yang mendukung kinerja layanan.
Contohnya adalah relokasi belanja barang untuk bantuan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet kepada pegawai dapat dibayarkan dengan memperhatikan prinsip kepantasan dan kepatutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
Advertisement
Pemkab Sleman Berupaya Mempercepat Penurunan Angka Stunting
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Tujuh Anggota Kelompok Teroris Ditangkap Densus 88
- Badan Geologi Menyebut Ketinggian Tsunami Akibat Erupsi Gunung Ruang Diprediksi hingga 25 Meter
Advertisement
Advertisement