Advertisement
Bantuan Pemerintah bagi UMKM Dinilai Tak Optimal
Seorang pria duduk di deretan warung kaki lima yang tutup menyusul sepinya pengunjung akibat pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Minimnya aktivitas perkantoran di Jakarta akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah pedagang warung kaki lima memilih untuk menutup dagangannya dan mudik ke kampung halaman. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program bantuan pemerintah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai kurang optimal karena fokus pada restrukturisasi kredit.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam webinar bertajuk Indonesia 'Naik Kelas' yang dihelat Cambridge Indonesia Association dalam rangka menyambut 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Sabtu (5/8/2020).
Advertisement
Menurutnya, kebutuhan UMKM pada masa pandemi bervariasi. Restrukturisasi hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang terdampak pandemi rendah tetapi memiliki masalah keuangan berat.
Dia menilai pelaku usaha yang minim terdampak pandemi dan isu keuangan rendah harus diberi modal kerja. Pelaku usaha yang terdampak pandemi secara signifikan dan keuangan ringan harus harus diberi akses pasar.
Sementara itu, pelaku usaha yang mendapat dampak pandemi berat dengan isu keuangan berat harus mendapat bantuan langsung tunai.
"Saat semua hanya dipukul rata dengan restrukturisasi. Harusnya berbasis pengetahuan, dan saya juga sudah sampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, dan kami harap ini didengar," katanya, Sabtu (15/8/2020).
Di samping itu, Faisal mengatakan pihaknya mendapat laporan penyaluran kredit modal kerja subsidi UMKM dari bank-bank pelat merah penuh ketidaktransparanan.
Bahkan, penyaluran kredit Rp30 triliun dalam waktu singkat pun tidak terlihat dalam neraca perbankan.
"Jadi bank bisa menyalurkan kredit dengan meminta debitur melunasi lalu menyalurkan kredit baru. Ini kanibalisasi yang terjadi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
