Advertisement
Bantuan Pemerintah bagi UMKM Dinilai Tak Optimal
Seorang pria duduk di deretan warung kaki lima yang tutup menyusul sepinya pengunjung akibat pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Minimnya aktivitas perkantoran di Jakarta akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah pedagang warung kaki lima memilih untuk menutup dagangannya dan mudik ke kampung halaman. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program bantuan pemerintah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai kurang optimal karena fokus pada restrukturisasi kredit.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam webinar bertajuk Indonesia 'Naik Kelas' yang dihelat Cambridge Indonesia Association dalam rangka menyambut 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Sabtu (5/8/2020).
Advertisement
Menurutnya, kebutuhan UMKM pada masa pandemi bervariasi. Restrukturisasi hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang terdampak pandemi rendah tetapi memiliki masalah keuangan berat.
Dia menilai pelaku usaha yang minim terdampak pandemi dan isu keuangan rendah harus diberi modal kerja. Pelaku usaha yang terdampak pandemi secara signifikan dan keuangan ringan harus harus diberi akses pasar.
BACA JUGA
Sementara itu, pelaku usaha yang mendapat dampak pandemi berat dengan isu keuangan berat harus mendapat bantuan langsung tunai.
"Saat semua hanya dipukul rata dengan restrukturisasi. Harusnya berbasis pengetahuan, dan saya juga sudah sampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, dan kami harap ini didengar," katanya, Sabtu (15/8/2020).
Di samping itu, Faisal mengatakan pihaknya mendapat laporan penyaluran kredit modal kerja subsidi UMKM dari bank-bank pelat merah penuh ketidaktransparanan.
Bahkan, penyaluran kredit Rp30 triliun dalam waktu singkat pun tidak terlihat dalam neraca perbankan.
"Jadi bank bisa menyalurkan kredit dengan meminta debitur melunasi lalu menyalurkan kredit baru. Ini kanibalisasi yang terjadi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
20 WNI Berhasil Kabur dari Pusat Scam Myanmar
Harga Tiket Citilink Turun 17 Persen Periode Natal-Tahun Baru 2025
TNI AL Uji Tembak Kapal Selam Tanpa Awak Pertama Pekan Depan
Akhirnya, Museum Louvre Dibuka Kembali
Advertisement
Hoaks Politik Mendominasi, Mafindo Temukan 1.593 Kasus
Balon Cuaca Diduga Penyebab Kaca Kokpit United Airlines Pecah
Mentan Amran Basmi Mafia Pupuk, Petani Diminta Laporkan ke Nomor Ini
KPK Periksa Empat Agen TKA Terkait Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker
Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Advertisement
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Berita Pilihan
Advertisement
Penanganan Kemiskinan di Kota Jogja Harus Sentuh Akar Masalah
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Ini Penyebab Perempuan Hidup Lebih Lama Dibandingkan Pria
- Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
- 6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
- Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
- Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
- Ekonom UGM Nilai Defisit APBN Rp371,5 Triliun Masih Terkendali
- Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Advertisement
Advertisement
