Advertisement
Bantuan Pemerintah bagi UMKM Dinilai Tak Optimal
Seorang pria duduk di deretan warung kaki lima yang tutup menyusul sepinya pengunjung akibat pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Minimnya aktivitas perkantoran di Jakarta akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah pedagang warung kaki lima memilih untuk menutup dagangannya dan mudik ke kampung halaman. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program bantuan pemerintah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai kurang optimal karena fokus pada restrukturisasi kredit.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam webinar bertajuk Indonesia 'Naik Kelas' yang dihelat Cambridge Indonesia Association dalam rangka menyambut 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Sabtu (5/8/2020).
Advertisement
Menurutnya, kebutuhan UMKM pada masa pandemi bervariasi. Restrukturisasi hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang terdampak pandemi rendah tetapi memiliki masalah keuangan berat.
Dia menilai pelaku usaha yang minim terdampak pandemi dan isu keuangan rendah harus diberi modal kerja. Pelaku usaha yang terdampak pandemi secara signifikan dan keuangan ringan harus harus diberi akses pasar.
Sementara itu, pelaku usaha yang mendapat dampak pandemi berat dengan isu keuangan berat harus mendapat bantuan langsung tunai.
"Saat semua hanya dipukul rata dengan restrukturisasi. Harusnya berbasis pengetahuan, dan saya juga sudah sampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, dan kami harap ini didengar," katanya, Sabtu (15/8/2020).
Di samping itu, Faisal mengatakan pihaknya mendapat laporan penyaluran kredit modal kerja subsidi UMKM dari bank-bank pelat merah penuh ketidaktransparanan.
Bahkan, penyaluran kredit Rp30 triliun dalam waktu singkat pun tidak terlihat dalam neraca perbankan.
"Jadi bank bisa menyalurkan kredit dengan meminta debitur melunasi lalu menyalurkan kredit baru. Ini kanibalisasi yang terjadi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Polisi Tetapkan "Mas-mas Pelayaran" Penganiaya Rekan Driver Ojol Tersangka dan Ditahan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Advertisement
Advertisement
