Advertisement
Imunisasi Massal Covid-19 Ditargetkan pada Februari 2021
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan imunisasi massal vaksin Covid-19 mulai Februari 2021 sampai dengan Juli 2021.
Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalm diskusi Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit yang berlangsung secara daring, Sabtu (15/8/2020).
Advertisement
"Kita, ingin pastikan imunisasi massal berjalan baik di awal tahun depan. Memang waktunya sangat sempit. Kalau dimulai Februari 2021 bisa nggak selesai di bulan Juli," kata Erick, seperti dilaporkan Antara, Sabtu (15/8/2020).
Erick mengatakan imunisasi merupakan bagian terakhir dari program Indonesia sehat yang harus berjalan lebih dulu dari semua program terkait dengan pandemi yang sedang melanda saat ini.
"Indonesia sehat harus berjalan lebih awal, baru kemudian bantuan, selanjutnya stimulus vaksin, dan terakhir imunisasi massal, kalau ini sudah dilakukan, baru kita bicara Indonesia tumbuh," kata Erick.
Dengan adanya imunisasi diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan kembali kebersamaan yang hilang yang selama ini sudah jadi kebiasaan masyarakat.
Erick mengatakan tugas komite, yakni bagaimana melakukan percepatan, dukungan dan yang terpenting sinkronisasi.
Kampanye, sosialisasi, peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan sebagaimana Inpres Nomor 6 tahun 2020, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak adalah keharusan yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa.
Kebijakan presiden tidak mengkarantina, sudah kebijakan yang sangat tepat, karena harus seiring antara kesehatan dan ekonomi, tetapi bukan terbalik ekonomi kesehatan dan kesehatan harus jadi fokus terlebih dulu baru pemulihan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
