China hingga Australia Diusulkan Bebas Visa, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pariwisata mengusulkan penambahan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi wisatawan dari sejumlah negara strategis guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Usulan tersebut disusun berdasarkan tiga indikator utama, yakni jumlah wisatawan, tingkat belanja selama berwisata, dan keberlanjutan pertumbuhan kunjungan dari negara asal.

Negara yang masuk dalam usulan pemberian BVK meliputi China, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga mengusulkan agar pemegang status permanent resident (PR) Singapura memperoleh fasilitas serupa untuk berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan penentuan negara-negara yang diusulkan memperoleh fasilitas bebas visa dilakukan berdasarkan pendekatan yang disebut 3S, yaitu size, spending, dan sustainability.

"Pertimbangan kami itu berdasarkan 3S dan berdasarkan data statistik secara historis," kata Nia dalam konferensi pers kampanye "Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja" di Jakarta, Kamis.

Menurut Nia, indikator pertama adalah size atau besarnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dalam rentang waktu 10 hingga 15 tahun terakhir. Data tersebut menjadi dasar untuk melihat kontribusi pasar wisata dari masing-masing negara terhadap sektor pariwisata nasional.

Indikator kedua adalah spending atau tingkat pengeluaran wisatawan selama berada di Indonesia. Penilaian dilakukan melalui survei yang mengukur besaran belanja wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.

Sementara itu, indikator ketiga adalah sustainability atau keberlanjutan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari negara asal. Faktor ini digunakan untuk melihat potensi pasar wisata dalam jangka panjang.

"Antara size, spending, dan sustainability kita bobot, keluarlah negara-negara itu," ujarnya.

Nia mengungkapkan, pada tahap awal Kementerian Pariwisata sebenarnya mengusulkan sekitar 20 negara untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Namun, dalam proses pembahasan lintas kementerian dan lembaga, jumlah tersebut masih akan diseleksi dan dikerucutkan lebih lanjut.

Khusus untuk pemegang status permanent resident Singapura, usulan tersebut didasarkan pada besarnya potensi wisatawan internasional yang menetap di negara tersebut.

Saat ini, pemegang status PR Singapura telah memperoleh fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke wilayah Kepulauan Riau. Kementerian Pariwisata mengusulkan agar kemudahan tersebut diperluas ke berbagai destinasi wisata lain di Indonesia.

Menurut Nia, perluasan fasilitas bebas visa bagi kelompok tersebut berpotensi mendukung pemerataan distribusi wisatawan mancanegara ke berbagai daerah, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

"Nah, yang ini kami mintakan, bolehkah mereka tidak hanya ke Kepri bebas visa, tetapi ke Indonesia yang lain, karena ini juga bagus untuk penyebaran atau distribusi wisatawan dan juga untuk kemajuan daerah," katanya.

Lebih lanjut, Nia menilai kebijakan visa memiliki peran penting dalam meningkatkan kemudahan perjalanan wisatawan ke Indonesia sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata nasional di tengah persaingan global.

Pemberian fasilitas bebas visa juga diyakini dapat mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perolehan devisa negara dari sektor pariwisata.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan penambahan negara penerima fasilitas BVK masih berada dalam tahap pembahasan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan sejumlah kementerian maupun lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Keputusan bukan di kami. Ini juga kita bersama Imigrasi dan kementerian terkait dalam forum pembahasan yang masih berjalan. Mari kita tunggu hasilnya," kata Nia.

Hingga saat ini, pembahasan mengenai usulan penambahan fasilitas Bebas Visa Kunjungan masih terus berlangsung. Hasil akhir kebijakan akan ditentukan melalui mekanisme koordinasi antarkementerian dan lembaga sebelum nantinya diterapkan sebagai bagian dari strategi penguatan sektor pariwisata Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara