Advertisement
PNS Jadi Pengurus Parpol Kini Bisa Dipecat
Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah membuat desain baru terkait aturan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Terdapat empat pokok perubahan yang diatur dalam perubahan pasal 250 PP No. 17/2020.
Pertama, PNS dapat dipecat dengan tidak hormat apabila melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Advertisement
Kedua, pemerintah dapat memberhentikan PNS dengan tak hormat apabila yang bersangkutan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Ketiga, PNS dapat diberhentikan dengan tak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Keempat, PNS dapat diberhentikan secara tak hormat jika dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Frasa ‘pidana umum’ pada PP No. 11/2017 dihilangkan.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemberhentian PNS sudah diatur lebih detail.
"Pemberhentian PNS diatur dalam Perka BKN No. 3/2020," katanya, Rabu (29/7/2020).
Selain itu, PP No. 17/2020 juga mengatur soal pengunduran diri PNS seperti tertuang pada perubahan pasal 254.
Pasal 245 ayat (1) berisi PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
Advertisement
Stok Beras 4 Juta Ton, Indonesia Tidak Impor Beras
Kapuspen TNI Sebut Massa yang Anarkis Sudah Terorganisir
Barang Jarahan di Rumah Ahmad Sahroni Dikembalikan
Polda Jatim Tetapkan 43 Tersangka Kerusuhan di Surabaya
BEM SI Tetap Akan Lanjutkan Demo, Tunggu Situasi Kondusif
Advertisement
Anggota Badan Intelijen Strategis TNI Ditangkap Brimob, Ini Kronologinya
Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Berlanjut Hari Ini
Di AS, Departemen Pertahanan Segera Diubah Jadi Departemen Perang
Hotman Paris: Nadiem Makarim Tak Terima Uang Chromebook
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Hebron Palestina Diawasi Ketat Israel
Advertisement
Kementerian Komdigi Ajukan Inisiatif Rancangan Prepres tentang AI
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tetapkan 43 Tersangka Aksi Anarkis dalam Demo di Jakarta
- Komisi V DPR RI Minta Fasum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
- Grab Luncurkan Gercep, Layanan untuk Melindungi Mitra
- Mentan Klaim Beras SPHP akan Banjiri Pasar Tradisional Hingga Ritel Modern
- Giorgio Armani, Perancang Busana Ternama Italia Meninggal Dunia
- Bila Butuh Keterangan Nadiem Makarim, KPK Koordinasi dengan Jampidsus
- Prabowo Ketemu Xi Jinping Bahas Tanggul Laut Hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Advertisement
Advertisement
