Advertisement
PNS Jadi Pengurus Parpol Kini Bisa Dipecat
Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah membuat desain baru terkait aturan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Terdapat empat pokok perubahan yang diatur dalam perubahan pasal 250 PP No. 17/2020.
Pertama, PNS dapat dipecat dengan tidak hormat apabila melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Advertisement
Kedua, pemerintah dapat memberhentikan PNS dengan tak hormat apabila yang bersangkutan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Ketiga, PNS dapat diberhentikan dengan tak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Keempat, PNS dapat diberhentikan secara tak hormat jika dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Frasa ‘pidana umum’ pada PP No. 11/2017 dihilangkan.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemberhentian PNS sudah diatur lebih detail.
"Pemberhentian PNS diatur dalam Perka BKN No. 3/2020," katanya, Rabu (29/7/2020).
Selain itu, PP No. 17/2020 juga mengatur soal pengunduran diri PNS seperti tertuang pada perubahan pasal 254.
Pasal 245 ayat (1) berisi PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanah Longsor Gunung Kuda, Belasan Korban Belum Ditemukan
Hari Bakcang Menandai Momen Penting dalam Tradisi Masyarakat Tionghoa
Advertisement
Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Dijamin Halal
Jadwal dan Tarif Bus DAMRI dari Jogja ke Semarang
Advertisement
Pelatihan Net Zero School Kenalkan Praktik Bisnis Berkelanjutan
TikTok Shop Bakal PHK Ratusan Pekerja di Indonesia
Satgas PHK Tak Kunjung Terbentuk, Buruh Semakin Terpuruk
Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor di Gunung Kuda Cirebon Rawan Gerakan Tanah
Advertisement
Polisi Sebut 14 Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Cirebon Sudah Dievakuasi
Berita Pilihan
- Hari Tanpa Tembakau Sedunia, WHO Khawatirkan Makin Banyaknya Remaja Pengguna Vape di Indonesia
- Satgas PHK Tak Kunjung Terbentuk, Buruh Semakin Terpuruk
- Istana Tegaskan Minuman Bersulang Prabowo Bukan Alkohol
- Belasan Organisasi Minta Influencer Setop Promosikan Vape pada Anak-Anak
- Kemenag Pastikan Pengurusan Visa Haji 2025 Sudah Tutup
Advertisement
Akhir Pekan Long Weekend Libur Kenaikan Yesus Kristus, Stasiun Lempuyangan Padat
Advertisement
Libur Panjang Akhir Pekan, Wisata Edukasi Mangrove dan Camping di Pantai Baros Bisa Jadi Pilihan
Advertisement
Berita Populer
- Bantuan Perbaikan Rumah dari Gubernur Ahmad Luthfi Terealisasi, Wagiman Sambut Bahagia
- Longsor di Gunung Kuda Cirebon Diduga Karena Kesalahan Metode Penambangan
- Daftar Korban Longsor di Gunung Kuda Cirebon
- Istana Tegaskan Minuman Bersulang Prabowo Bukan Alkohol
- Minim Penerangan, Pencarian Korban Longsor di Gunung Kuda Cirebon Dihentikan Sementara
- Polisi Sebut 14 Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Cirebon Sudah Dievakuasi
- Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor di Gunung Kuda Cirebon Rawan Gerakan Tanah
Advertisement
Advertisement
