Serangan Gereja Tewaskan 8 Orang, Yordania Balas Serang Suriah
Angkatan Udara Yordania menyerang persembunyian kelompok teroris di Suriah selatan sebagai balasan atas serangan gereja yang menewaskan delapan orang.
Cuitan Ustaz Tengku Zulyang terkait isu klepon lebih banyak dibicarakan ketimbang kasus Djoko Tjandra. /Twitter-@ustadtengkuzul.
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain geram mengetahui isu klepon justru lebih hangat dibicarakan ketimbang persoalan buron Djoko Tjandra.
Dalam pandangan Ustaz Tengku Zul, sapaan Tengku Zulkarnain, Djoko Tjandra yang merupakan terdakwa korupsi yang buron lebih penting dari sekadar isu klepon yang heboh disebut sebagai jajanan tidak islami. Tengku Zul menduga bahwa kaburnya Djoko Tjandra mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki pangkat.
BACA JUGA : Ramai Klepon Jajanan Tidak Islami, Politikus Demokrat
"Djoko Soegiarto Tjandra koruptor kakap, buronan kejaksaan dikawal sampai Kalimantan oleh sang pemburunya yang berpangkat emas? Lawalawala... Anchoor. Eh, yang muncul malah isu klepon, ckckck. Maaf (mendadak mual mau muntah)," tulis Tengku Zul seperti yang dikutip Suara.com, Rabu (22/7/2020).
Diketahui, Djoko Tjandra menjadi buronan usai dirinya melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus yang melibatkan Djoko pada 2009.
Pengajuan PK oleh Kejaksaan Agung tersebut lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cassie Bank Bali.
BACA JUGA : Heboh Klepon Disebut Jajanan Tidak Islami, Warganet
Berdasarkan putusannya, MA menghukum Djoko Tjandra 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Selain itu, MA memerintahkan uang Djoko di Bank Bali senilai Rp 546 miliar dirampas untuk negara.
Djoko mendaftar PK atas kasusnya ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020 lalu. Dalam sidang PK tersebut, sang buronan dua kali mangkir. Pada sidang PK perdana yang dihelat pada Senin (29/6/2020), dia urung hadir dengan alasan sakit.
Selanjutnya, pada sidang lanjutan yang berlangsung pada Senin (6/7/2020), dia kembali mangkir dengan alasan serupa. Pihak kuasa hukum Djoko menyebut jika sang buronan tengah berada di Kulala Lumpur, Malaysia dalam rangka pengobatan.
Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh buronan cassie Bank Bali, Djoko Tjandra, Senin (20/7/2020). Pasalnya, pihak kuasa hukum Djoko menyampaikan jika sang buronan masih sakit dan belum pulih.
Akibat kasus ini, sejumlah petinggi negara ikut diperiksa, salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna. Pihak kejaksaan sempat mengirimkan Asisten bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke kantor Nanang untuk meminta klarifikasi.
Selain itu, ada pula nama Brigjen Prasetijo Utomo yang disebut memberikan surat jalan kepada Djoko Tjandra. Mabes Polri pun tak menampik jika Brigjen Prasetijo Utomo ikut mendampingi Djoko Tjandra di dalam pesawat saat menuju Pontianak, Kalimantan Barat untuk kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Angkatan Udara Yordania menyerang persembunyian kelompok teroris di Suriah selatan sebagai balasan atas serangan gereja yang menewaskan delapan orang.
Kemarau panjang membuat sungai-sungai kecil di Kulonprogo mengering. BBWS Serayu-Opak menyebut sungai besar masih memiliki debit air.
Simak jadwal, prediksi susunan pemain, kondisi tim, dan analisis laga Fleetwood Town vs Arsenal di Piala Liga Inggris 2026.
Pakar UI Muhamad Syauqillah mengingatkan bahaya propaganda konflik global yang dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk memicu perpecahan di Indonesia.
Simak syarat dan cara mengakses data STNK melalui aplikasi SIGNAL serta hal yang perlu diketahui soal dokumen kendaraan saat razia.
Dua restoran di Bali, Boy'N'Cow dan Dava Steak & Seafood, masuk daftar 25 restoran terbaik dunia Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026.