Advertisement
Erick Thohir Bocorkan Hukuman 13 Manajer Investasi yang Terlibat Korupsi Jiwasraya
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan bocoran terkait hukuman yang akan diberikan kepada 13 Manajer Investasi (MI) yang jadi tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya.
Erick Thohir menilai penetapan tersangka tersebut merupakan upaya Kejaksaan Agung untuk membentuk sistem perlindungan nasabah reksadana sekaligus memberikan efek jera kepada MI.
Advertisement
BACA JUGA : Begini Kronologi Kasus Jiwasraya dari 2004 Versi OJK
“Saya yakin maksud Kejagung, bukan apa-apa tapi ingin punya sistem. Bahwa kalau ada yang main-main ke depan, nantinya [hukumannya] denda, bukan semua pidana,” katanya, Kamis (2/7/2020).
Tanpa bermaksud mendahului putuskan Kejaksaan Agung, dia mengatakan hukuman denda akan diberikan kepada para MI tersebut. Hukuman semacam ini menurutnya juga telah lazim diberikan di negara lain.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 korporasi yang mana seluruhnya adalah perusahaan manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
BACA JUGA : Pemerintah Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya Mulai Maret
Perusahaan-perusahaan itu adalah PT PAN Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management, PT Prospera Aset Manajemen, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama, Sinarmas Asset Management, dan PT Pool Advista Aset Manajemen.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengemukakan bahwa 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp12,157 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi Jiwasraya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN Pastikan Anak dari Pernikahan Dini dan Siri Tetap Dapat MBG
Motor Tak Menyala, Aksi Pencurian 2 Pemuda Salatiga Berakhir
DVI Identifikasi Pramugari Korban ATR 42-500, Florencia Lolita
Tragedi Kereta Api Spanyol, Korban Tewas di Andalusia Capai 42 Orang
Advertisement
BMKG Tetapkan Zona Merah Selatan NTB, Gelombang 6 Meter Mengancam
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp48.600 per Kg
Basarnas Evakuasi Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500 di Jurang Maros
BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
Kasus Pati, KPK Cium Indikasi Jual Beli Jabatan Lebih Luas
Advertisement
4 Kasus Teror Hiu dalam 48 Jam di Australia, Warga Diminta Jauhi Laut
KAI Batalkan Sejumlah KA Selama Pemulihan Jalur Pascabanjir
Gerindra Hormati OTT KPK terhadap Bupati Pati, Tunggu Fakta Hukum
KPK Tahan Bupati Pati dan Tiga Kades, Kasus Pemerasan Jabatan
BGN: Program MBG Bikin Siswa Lebih Bugar dan Aktif Belajar
Advertisement
Basarnas Pastikan Data Smartwatch Kopilot ATR Rekaman Lama
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Barang Bukti Miliaran dari OTT Bupati Pati
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
- Pencarian ATR di Bulusaraung Masuk Hari Keempat, SAR Pecah Tim
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Puluhan Dapur MBG Bantul Belum Kantongi SLHS, Ini Rinciannya
- Banjir Bekasi Telan Korban Jiwa, 1 Meninggal di Lapangan Tergenang
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
Advertisement
Advertisement
