Advertisement
Din Syamsuddin: RUU HIP Turunkan Derajat Pancasila
Din Syamsuddin. - Ardiansyah Indra Kumala/Solopos
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
"Serta memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang," ujar Din dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Advertisement
Pendekatan menurunkan derajat atau downgrading dengan mengaturnya ke dalam UU, menyempitkan arti atau reduksionis dan memonopoli Pancasila adalah berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut karena akan memecah belah bangsa.
Juga, pembahasan sejumlah RUU di tengah keprihatinan nasional akibat COVID-19 adalah tidak arif bijaksana apalagi cenderung dilakukan secara diam-diam dengan menutup aspirasi dari masyarakat madani.
"Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama," jelas dia.
Sebelumnya, MUI mengeluarkan maklumat penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sejumlah ormas keagamaan pun menolak keberadaan RUU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
Advertisement
BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
Advertisement
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
Advertisement
Di Tengah Dinamika Global, Bank Mandiri Catat Kinerja Solid
Berita Pilihan
Advertisement
Bantul dan Jogja Terdampak Gempa, 40 Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Polres Tanjung Priok Gagalkan Peredaran 5.095 Cartridge Etomidate
- Derbi Mataram PSIM Jogja vs Persis Solo Dijaga Ketat Ratusan Personel
- Ekonomi 2025 Tumbuh 5,11 Persen, Didukung Konsumsi dan Investasi
- Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
- Dinkes Jogja Tegaskan Nihil Kasus Virus Nipah, Warga Diminta Waspada
- BYD Song Ultra EV Hadir sebagai Crossover Listrik Baru
- Sentra Genteng Sambirejo Gunungkidul Sambut Program Gentengisasi
Advertisement
Advertisement
