Terkait Putusan PTUN, Menkominfo Kaji Langkah Hukum Lanjutan

Rahmad Fauzan & Akbar Evandio

Kamis, 04 Juni 2020 - 18:37 WIB

Sunartono

Terkait Putusan PTUN, Menkominfo Kaji Langkah Hukum Lanjutan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberikan penjelasan di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyatakan siap melakukan pembicaraan dengan Jaksa Pengacara Negara guna menentukan langkah hukum lebih lanjut perihal gugatan terkait dengan pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada pertengahan 2019 lalu.

Namun demikian, kata Johnny, menurut informasi yang dia terima, amar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet.

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika Petitun penggugat dianggap sebagai amar putusan pengadilan TUN tersebut. Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," kata Johnny, Kamis (4/6/2020).

Dia menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemblokiran internet di Papua dilakukan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok teretentu.

"Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita," tambahnya.

Adapun, sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutus bersalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus pemutusan jaringan internet di Papua dan Papua Barat yang terjadi pada Agustus - September 2019.

Sebelumya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan pemerintah Indonesia bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Adapun, pihak tergugat I adalah Presiden Joko Widodo dan tergugat II mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selanjutnya, dari sisi penggugat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diwakili oleh Abdul Manan dkk; dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh Damar Juniarto dkk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia