Target 2.612 Hektare, Tanam Modern Pekalongan Baru 32,5 Hektare
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Di masa pandemi virus corona COVID-19, Polri meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran kabar hoaks. Masyarakat harus mengikuti informasi dari pemerintah.
Kepala Biro Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, selama masa pandemi virus corona ini banyak kabar hoaks yang menimbulkan kepanikan di masyarakat.
"Masyarakat jangan mengikuti yang ada di ponsel, ikuti saja anjuran pemerintah. Misalnya kalau keluar rumah pakai masker, ya diikuti, pakai masker. Atau pas ke restoran disuruh jaga jarak atau take away, ya ikuti," kata Argo dalam diskusi di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Rabu, (22/4/2020).
Selain itu, Polri juga meminta masyarakat untuk mengurangi membaca informasi atau berita-berita yang negatif selama pandemi sebab akan mempengaruhi imunitas tubuh.
"Karena dengan kesedihan itu maka imunnya turun, tapi kalau dengan gembira imun akan naik," ucapnya.
Dengan hanya mengikuti imbauan pemerintah, Argo menyebut setiap orang akan menjadi pahlawan pemutus rantai penyebaran virus corona.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 24 September 2026 lengkap dengan 15 perjalanan, waktu keberangkatan, stasiun, dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 24 September 2026 dari Palur menuju Jogja lengkap dengan waktu keberangkatan di setiap stasiun.
Kenali enam pemain baru 5cm: Revolusi Hati. Roman King memerankan Zafran muda dalam prekuel film 5 cm yang dijadwalkan tayang akhir 2026.
DPRD Sleman mengingatkan potensi dampak jalan tol terhadap kunjungan wisatawan. Pemkab diminta memperkuat destinasi dan memperbanyak event pariwisata.
DPRD Bantul mengingatkan pengelolaan KDMP perlu pengawasan, manajemen yang kuat, dan produk lokal agar tak mengulang persoalan KUD.