Badan Geologi Targetkan 421 Cekungan Air Tanah Ditata hingga 2045
Badan Geologi menargetkan penataan zona konservasi di 421 cekungan air tanah hingga 2045, dengan wilayah prioritas ditangani sampai 2029.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Di masa pandemi virus corona COVID-19, Polri meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran kabar hoaks. Masyarakat harus mengikuti informasi dari pemerintah.
Kepala Biro Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, selama masa pandemi virus corona ini banyak kabar hoaks yang menimbulkan kepanikan di masyarakat.
"Masyarakat jangan mengikuti yang ada di ponsel, ikuti saja anjuran pemerintah. Misalnya kalau keluar rumah pakai masker, ya diikuti, pakai masker. Atau pas ke restoran disuruh jaga jarak atau take away, ya ikuti," kata Argo dalam diskusi di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Rabu, (22/4/2020).
Selain itu, Polri juga meminta masyarakat untuk mengurangi membaca informasi atau berita-berita yang negatif selama pandemi sebab akan mempengaruhi imunitas tubuh.
"Karena dengan kesedihan itu maka imunnya turun, tapi kalau dengan gembira imun akan naik," ucapnya.
Dengan hanya mengikuti imbauan pemerintah, Argo menyebut setiap orang akan menjadi pahlawan pemutus rantai penyebaran virus corona.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Badan Geologi menargetkan penataan zona konservasi di 421 cekungan air tanah hingga 2045, dengan wilayah prioritas ditangani sampai 2029.
Jadwal KRL Jogja-Solo 27 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Eatsambel memperluas distribusi ke 41 jaringan ritel modern di Jabodetabek dan menargetkan pertumbuhan bisnis 200% pada 2027.
Dinkominfo Kabupaten Pekalongan studi banding ke Bantul untuk mempelajari Satu Data Indonesia, statistik sektoral, geospasial, dan keamanan informasi.
Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul berlangsung 26 Oktober–8 November. Simak delapan sasaran penindakan dan pembagian sanksi pelanggaran.
DPRD Kulonprogo menilai retribusi digital Pantai Glagah masih berpotensi bocor. CCTV dan pengawasan pengunjung dinilai perlu diperkuat.