Buruan Sejak 2024, Anggota KKB Ditangkap di Kabupaten Puncak
Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap PW, DPO kasus pembakaran fasilitas PT Unggul di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 2021.
Media massa, jurnalis, pers, wartawan/Ilustrasi
Harianjogja.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk transparan kepada media massa terkait penanganan virus Corona penyebab Covid-19.
"Memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media harus dilakukan dengan detail dan baik," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dari Istana Bogor melalui telekonferensi, Selasa (14/3/2020).
Jokowi ingin berita baik dapat tersampaikan ke masyarakat sehingga menumbuhkan sikap optimis kepada mereka.
"Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan sehingga rasa optimis masyarkaat cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," imbuhnya.
Selain itu, ia meminta penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat dapat dilakukan. Menurut Jokowi ini penting demi menjaga kedisiplinan di tengah pandemi Covid-19.
"Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara ini juga penting dilakukan sehingga betul-betul masyarakat kita memiliki kedisplinan yang kuat untuk menghadapi ini," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap PW, DPO kasus pembakaran fasilitas PT Unggul di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 2021.
Simak pilihan mobil RWD di Indonesia, mulai dari Toyota Innova Reborn hingga BMW. Kenali kelebihan penggerak roda belakang dan kisaran harganya.
Simak jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Australia 2026, mulai latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama di Phillip Island.
Proyek PSEL Piyungan ditargetkan mulai dibangun akhir 2026 atau awal 2027. Simak progres desain, perizinan, investasi, dan target operasinya.
Liverpool menjamu Villarreal di Liga Champions 21 Oktober 2026. Simak jadwal, performa terkini, rekor pertemuan, dan catatan kedua tim.
Muhammad Lutfi menduga GIC dan Temasek terkait tekanan kepada MSCI. Apa alasan resmi MSCI mengusulkan perubahan status pasar Indonesia?