Usai Sidang Tuntutan, Nadiem Peluk Ojol: Saya Tidak Sendirian
Momen haru terjadi usai sidang tuntutan Nadiem Makarim. Ia merangkul sopir ojol yang datang memberi dukungan di Pengadilan Tipikor.
Media massa, jurnalis, pers, wartawan/Ilustrasi
Harianjogja.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk transparan kepada media massa terkait penanganan virus Corona penyebab Covid-19.
"Memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media harus dilakukan dengan detail dan baik," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dari Istana Bogor melalui telekonferensi, Selasa (14/3/2020).
Jokowi ingin berita baik dapat tersampaikan ke masyarakat sehingga menumbuhkan sikap optimis kepada mereka.
"Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan sehingga rasa optimis masyarkaat cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," imbuhnya.
Selain itu, ia meminta penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat dapat dilakukan. Menurut Jokowi ini penting demi menjaga kedisiplinan di tengah pandemi Covid-19.
"Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara ini juga penting dilakukan sehingga betul-betul masyarakat kita memiliki kedisplinan yang kuat untuk menghadapi ini," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Momen haru terjadi usai sidang tuntutan Nadiem Makarim. Ia merangkul sopir ojol yang datang memberi dukungan di Pengadilan Tipikor.
KPK buru keterangan Heri Black usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sempat mangkir, perannya kini disorot.
Penemuan jasad Pariman terkubur di dapur rumah di Boyolali gegerkan warga. Polisi masih selidiki penyebab kematian.
Kulonprogo gabungkan OPD akibat kekurangan ASN. Sebanyak 345 PNS pensiun, rekrutmen minim, birokrasi dirampingkan.
Dosen UNISA Jogja jadi dosen tamu di UKM Malaysia, kupas kesehatan mental, otak, hingga isu bunuh diri lintas disiplin.
Indonesia jadi target baru sindikat judi online dan scam internasional. 320 WNA ditangkap di Jakarta, DPR minta pengawasan diperketat.