Advertisement
Gaji Perangkat Desa Naik, Pemerintah Tambah Alokasi DAU Rp8,38 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12 - 2019). Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan berencana memberikan tambahan Dana Alokasi Umum atau DAU di tahun anggaran 2020. Hal itu sebagai salah satu strategi untuk menyeimbangkan penghasilan tetap perangkat desa mengacu pada upah minimum regional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan DAU tambahan tahun ini sebesar Rp8,38 triliun atau naik Rp5,38 triliun dari tahun sebelumnya. Dia memerinci dana tersebut terdiri dari bantuan kelurahan Rp3 triliun, bantuan SILTAP Rp1,12 triliun, dan bantuan PPPK Rp4,26 triliun.
Advertisement
Sri Mulyani melihat sistem penggajian aparatur sipil negara di daerah tidak seimbang. Apalagi, selama ini Pemerintah Daerah juga banyak merekrut banyak pegawai, termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sementara itu, uang pensiun mereka ditanggung seluruhnya oleh pemerintah pusat.
"Nanti lama-lama belanja pemerintah pusat makin besar untuk pensiun. Sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Selasa(14/1/ 2020).
Melalui Rapat Kerja bersama dengan DDP, pihaknya berharap dapat menghadirkan solusi yang tepat untuk menyeimbangkan penghasilan tetap bagi ASN tersebut. Dia menilai, selama ini menjadi kendala karakteristik daerah yang sangat bervariasi, berikut juga dengan kemampuan perekonomiannya.
"Kami berharap dengan Komite IV DPD kita bisa berpikir bersama bagaimana untuk membuat keseimbangan yang semakin baik," tutur Sri Mulyani.
Kendati begitu, dia mengakui memang tidak mudah untuk menyeimbangman pendapatan di semua daerah sehingga dalam setiap aturan yang dibuat masih ada beberapa pihak yang merasa tidak puas terhadap pihak yang terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Jadwal KA Prameks dari Stasiun Kutoarjo Purworejo, 19 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
