Mahfud Md Sebut Perguruan Tinggi Digugat apabila Negara Bermasalah

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). - Antara/Hafidz Mubarak A
06 Januari 2020 10:47 WIB Choirul Anam News Share :

Harianjogja.com, MALANG -Jika negara bermasalah, institusi yang banyak digugat justru perguruan tinggi karena pengelola negara ini, terutama para pengambil kebijakan dan para pelaksananya di tingkat strategis dan teknis, adalah lulusan perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan orang pun mudah mendakwa bahwa PT gagal mencetak lulusan yang berintegritas.

"Perguruan tinggi dianggap hanya sebagai lembaga pencetak sarjana, bukan pencetak cendekiawan atau intelektual,"katanya dalam keterangan resminya, Minggu (5/1/2020).

Pernyataannya itu disampaikan Mahfud pada Rapat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya, Minggu, (5/01/2020). 

Mahfud mengharapkan semua pihak menyadari secara kolektif untuk segera membenahi diri. Pada kesempatan ini, Mahfud memfokuskan pada tanggung jawab perguruan tinggi untuk mencetak kader bangsa yang intelek atau cendekia yang bisa menjaga ideologi negara agar eksistensi bangsa dan negara kita terjaga dengan baik.

“Kesadaran kolektif itu sangat penting karena kalau kita gagal mengatasi masalah-masalah dekadensi moral melalui perguruan tinggi maka yang terancam adalah eksistensi bangsa dan negara. Oleh sebab itu perguruan tinggi harus menjadi kawah candradimuka pencetak kader bangsa yang menjadi penjaga dan penyebar nasionalisme. Secara sederhana nasionalisme itu bisa diartikan pemahaman dan sikap memiliki, menjaga, dan membela Indonesia. Perguruan tinggi harus menguatkan proses pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mencerdaskan otak anak-anak bangsa,” paparnya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa menurut Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berarti menguatkan kualitas bekerjanya otak (logika, rasionalitas) dan menjaga kemuliaan watak (moral, integritas).

Selanjutnya filosofi yang tertuang di dalam Pembukaan itu ditegaskan lagi secara lebih operasional di dalam Pasal 31 UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan untuk memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berdasar iman, taqwa (IMTAQ), dan akhlak mulia.

Mengacu pada spirit beragama yang diwadahi oleh sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa maka pengembangan pendidikan yang berbasis IPTEK, IMTAQ, dan akhlak harus dibangun atas tiga pilar.

Pertama, integrasi ilmu dan agama (tidak mendikotomikan keduanya, misalnya, ilmu umum dan ilmu agama). Kedua, menganut sepenuhnya rasionalitas (logika) tetapi tidak menganut rasionalisme. Ketiga, menjadikan IPTEK memihak kepada kebaikan dalam penerapannya meskipun dasar teorinya bebas nilai.

Upaya mencetak kader bangsa yang berbasis nasionalisme, ditekankan Mahfud harus diarahkan untuk menjaga geopolitik Indonesia atau wawasan nusantara.

Geopolitik disebut Mahfud ada dua dimensi yakni fisik dan non fisik. Dimensi fisik adalah geografi dan demografi, sedangkan dimensi nonfisik adalah ideologi dan konstitusi.

"Pada saat ini kita menghadapi problem yang terkait dengan perawatan pada yang fisik maupun non fisik. Ada ancaman terhadap ideologi maupun teritori. Di sinilah letak pentingnya perguruan tinggi untuk mencetak kader bangsa." tegas Mahfud.

“Perguruan tinggi harus menguatkan kesadaran dan kesiapan mental bahwa Indonesia ini didirikan untuk membangun kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Mereka harus disadarkan bahwa Indonesia ini, jika dilihat dari fakta geopolitik, sungguh sangat kaya sehingga mampu memberi kemakmuran jika dikelola secara, jujur, tidak koruptif, dan bergotong royong. Marilah kita bangun Indonesia dan didik generasi penerus bangsa dengan semangat  Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya,” ujar Mahfud.

Mahfud MD menuturkan beragam keahlian dalam berbagai bidang sampai subbidang dan super spesialis sudah ada di Indonesia. Jutaan sarjana sudah dilahirkan oleh berbagai perguruan tinggi di negri ini.

“Anak-anak muda kita cerdas-cerdas, mampu beradaptasi dengan era digital yang sangat canggih sehingga membangkitkan rasa optimis bahwa pada masa-masa yang akan datang Indonesia akan maju. Mimpi kita pada tahun 2045 kita sudah mencapai Indonesia Emas dan kita betul-betul masuk ke dalam empat atau lima besar negara termaju di dunia,” tegas Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara ini.

Mahfud menggarisbawahi bahwa itu semua bisa tercapai karena kemerdekaan bangsa dan negara yang diperoleh atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa setelah bangsa Indonesia bersatu untuk berjuang melawan kolonialisme.

“Kita harus jujur mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia telah benar-benar menjadi ‘jembatan emas’ untuk menapak kemajuan menuju Indonesia Emas,” tandas Mahfud.

Di sisi lain Mahfud mengatakan kita tidak dapat menutup fakta bahwa korupsi masih banyak, penegakan hukum lemah, keadilan sulit dijangkau oleh rakyat kecil, kesenjangan sosial masih lebar, dan rakyat miskin masih banyak. 

Dalam kesempatan ini, Rektor UB Prof. Nuhfil Hanani AR., menyampaikan Laporan Kinerja Rektor Tahun 2019.

Rektor menuturkan, tingkat persaingan PT yang semakin ketat baik nasional maupun internasional, serta adanya tuntutan kemandirian PT telah direspons UB dengan menerapkan strategi bersaing yang tepat.

UB telah memiliki tata pamong yang mapan dan berkualitas dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara institusional.

UB telah terkakreditasi A oleh BAN-PT, serta telah menerapkan program quality assurance yang diakui oleh ISO-9001 2008.

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas layanan, UB telah melakukan revitalisasi kelembagaan dengan melaksanakan agenda-agenda reformasi birokrasi seperti tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi UB 2015-2019 dengan menjalankan delapan program area perubahan, walaupun belum menyeluruh dan tertata dengan sangat baik.

“Agenda perubahan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dirasakan oleh mahasiswa, pegawai dan pemangku kepentingan terkait. UB berkomitmen melanjutkan reformasi birokrasi periode selanjutnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berpijak dari upaya-upaya perbaikan sistem birokrasi sebelumnya,” ujar Nuhfil.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia