KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengatakan pro kontra mengucapkan selamat Natal oleh umat Islam tidak perlu dipertajam dan sebaiknya dikembalikan saja kepada masing-masing individu.
"Tidak perlu ditajam-tajamkan, kembali saja ke masing-masing. Mau mengucapkan, mau tidak, enggak masalah. Dibikin enak sajalah," kata dia di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Wakil presiden berlatar ulama dan pemimpin MUI itu mengatakan, sejauh ini tidak ada fatwa larangan dari Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam yang mengucapkan selamat Natal.
"Tidak ada fatwa MUI yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau ikut ritualnya," ujar dia.
Ia mengatakan, memang ada perbedaan pendapat soal umat Islam yang mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen. Menurut dia, hal itu dikembalikan saja kepada masing-masing individu.
"Kalau mengucapkan itu memang ada beda pendapat. Ulama di Mesir saja ada yang bolehkan. Di kita banyak yang membolehkan, banyak juga yang tidak membolehkan, jadi masing-masing saja," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.
Geopark Gunungsewu akan menjalani revalidasi UNESCO 2027. Pemkab Gunungkidul menyiapkan perbaikan sejumlah catatan asesor.