Advertisement
Belum Dapat Jatah di Pemerintahan, Kader PBB Resah
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo telah menetapkan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kader Partai Bulan Bintang (PBB) di sejumlah wilayah resah karena belum ada kepastian keterlibatan partai besutan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, itu di dalam pemerintahan.
"Dalam beberapa hari ini kader PBB di semua tingkatan resah akan nasib partai pasca penetapan susunan Kabinet baik menteri dan wakil menteri. Mereka banyak mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB," kata Wakil Ketua Umum PBB, Sukmo Harsono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Advertisement
Keresahan itu, menurut dia, memuncak pasca Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Menurut Harsono, saat ini juga ada desakan dari bawah dan sangat kuat mendesak ketua umum dan sekretaris jenderalpartai politik itu mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini masih tidak dapat berpartisipasi aktif di pemerintahan.
"PBB sebagai partai Islam yang mengusung pasangan calon nomor 01, saya sendiri memimpin deklarasi dukungan paslon 01 ke daerah. Sementara ketua umum jadi panglima di MK. Maka wajar jika mereka bertanya-tanya, kenapa Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, yang memiliki hubungan begitu dekat dan baik dengan Pak Jokowi juga belum memberikan penjelasan, apa sebenarnya yang terjadi dengan PBB," ujarnya.
Ia pun mengaku khawatir kondisi ini akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan kader PBB pada pemerintah.
Namun demikian, sebagai wakil ketua umum DPP PBB, dia juga masih terus berusaha menjelaskan kepada umat Islam dan kader bahwa PBB telah berjuang dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
