Advertisement
DPR Minta Menkes dan Mensos Verifikasi dan Validasi Data Penerima PBI Agar Tepat Sasaran
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG- Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani mengatakan Menteri Kesehatan Terawan dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara perlu segera mengadakan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan iuran (PBI) dengan terobosan baru agar anggaran tepat sasaran.
Dewi Aryani memandang penting Kemenkes dan Kemensos segera melakukan verval data PBI karena ada temuan PBI satu orang dibayar oleh PBI APBN, PBI APBD provinsi, dan PBI APBD kabupaten/kota.
Advertisement
"Nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama beda dengan data kepesertaan berbeda, atau dengan asumsi sasaran satu dibayar dua kali," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini, Sabtu (9/11/201).
Oleh karena itu, lanjut Dewi, Kemenkes dan Kemensos segera mengadakan verifikasi dan validasi data PBI supaya selisih temuan bisa untuk yang berhak menerima yang selama ini justru tidak masuk basis data terpadu (BDT).
Dewi menekankan bahwa BDT itu ke depan juga sebagai acuan untuk penerima bantuan pemerintah lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, dan kartu prakerja, serta bantuan pangan nontunai (BPNT).
Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI, kata Dewi, juga mendesak Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 96,8 juta data PBI.
"Hal itu terkait dengan adanya exclusion error [kesalahan eksklusi] dan inclusion error [kesalahan inklusi] dalam penetapan sasaran PBI," kata Dewi yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Klaim Asuransi Properti Turun 6,2 Persen per Agustus 2025
Menpan RB Komitmen Mengawal Layanan Publik Ramah Perempuan dan Anak
Menag Nasaruddin Minta Jajarannya Tak Lakukan Pungli
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasannya
Advertisement
Asrama Polri Kramat Jati Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Terkait Korupsi Anggaran 2025
MUI-DPR Akan Gelar Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina
Perhiasan Dicuri dari Museum Louvre Masih Belum Ditemukan
KPK Periksa Anggora DPR RI Rajiv, Saksi Korupsi CSR BI
Advertisement
Menkes: CKG Menyasar 70 Juta Orang di 2025
Dasco Bertemu Abu Bakar Baasyir, Bahas Isu Kebangsaan
Pemilik Mobil Berlabel BGN Angkut Babi Akan Dilaporkan ke Polisi
Hasil Cek Kesehatan, 2 Juta Anak Indonesia Terkena Gangguan Mental
38 Pompa dan 1 Pesawat Dikerahkan untuk Atasi Banjir Semarang-Demak
Advertisement
Surat Kerja Sama yang Viral Ternyata Palsu, Ini Kata Kemendagri
Berita Pilihan
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
- Soal Ritel Besar, Kemenko PM Susun Pemerataan Rantai Bisnis yang Adil
Advertisement
Ini Peta Kerawanan Potensi Bencana Hidrometeorologi di Gunungkidul
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Rusia Sambut Baik Bergabungnya Timor Leste ke ASEAN
- Jadwal KRL Solo Jogja Terbaru Hari Ini, Kamis 30 Oktober 2025
- Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
- Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Hari Ini, 30 Oktober 2025
- BMW R18 Paus Terjual Rp2,2 Miliar di Lelang Amal
- Jadwal KA Prameks, Kamis 30 Oktober 2025
- Yandex Search AI, Cara Akses Mesin Pencari Cerdas Bertenaga LLM
Advertisement
Advertisement
