Advertisement
Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR
Buruh tani mengangkat daun tembakau hasil panen di Bolon, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. - Antara/Mohammad Ayudha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok, pada Senin (28/10/2019).
Koordinator Koalisi Tembakau, Dita Indah Sari, yang memimpin rombongan itu mengatakan PMK akan merugikan kehidupan petani tembakau dan cengkeh yang terdampak langsung dari kenaikan cukai tersebut.
Advertisement
Di Gedung DPR, Koalisi Tembakau melakukan audiensi dengan Sekretaris Fraksi PKB, Fathan Subkhi bersama Anggota Fraksi PKB, Latifah Sohib dan Daniel Johan.
“PMK tersebut pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok dengan nilai yang tidak kecil. Kebijakan ini merugikan para petani tembakau. Untuk rokok putih mesin naik 29,95 persen, rokok kretek mesin naik 23,29 persen, dan rokok kretek tangan naik 12 persen," ujarnya.
Akibat kenaikan cukai, lanjutnya, harga rokok akan naik pada kisaran Rp2.000 sampai Rp7.000 per bungkus. Hal itu otomatis berdampak langsung terhadap serapan hasil tembakau dan cengkih dari petani karena pabrik akan mengurangi jumlah produksi.
"Contoh, saat cukai naik 2019 saja, serapan menurun sekitar 15% akibat penjualan menurun, khususnya untuk kretek tangan," jelasnya.
Selain soal serapan hasil petani, sambung Dita, pabrik juga akan melakukan efisiensi. Karena dengan kenaikan harga juga akan berdampak pada daya beli di pasaran.
"Menurut Asosiasi Masyarakat Tembakau, setiap kenaikan [cukai] 5 persen diperkirakan ada 7.000 buruh kena PHK," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Advertisement
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Filipina Tolak Tuduhan Pelatihan ISIS Pelaku Penembakan Sydney
Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
Upah Minimum 2025: Pemerintah Perbesar Porsi Buruh
Advertisement
Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
Menaker Pastikan Upah Minimum Tak Turun Meski Ekonomi Negatif
Sidang Perdana Cerai Atalia-Ridwan Kamil Digelar, Keduanya Tak Hadir
Pemakaman Korban Penembakan Bondi, Australia Diliputi Duka
Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
Advertisement
Trump Tambah 20 Negara dalam Daftar Travel Ban AS
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- InJourney Airports Terima 558 Extra Flight Selama Nataru
- Sleman Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Perkuat EWS Merapi
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Rabu 17 Desember 2025
- KPK Akan Panggil Gus Alex dan Pemilik Biro Haji Maktour
- SIM Keliling Gunungkidul Rabu 17 Desember 2025, Ini Jadwalnya
- Dana Desa Gunungkidul 2026 Menyusut, Ini Dampaknya
- Jadwal SIM Keliling Bantul Rabu 17 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
