Advertisement
PDIP Peringatkan Jokowi Tak Pilih Menteri yang Kibarkan Bendera Presiden 2024
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. - Suara.com/Stephanus
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo kini tengah menyusun siapa saja orang yang bakal duduk di Kabinet Kerja Jilid II.
PDI Perjuangan (PDIP) mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk menentukan waktu yang tepat mengumumkan kabinet. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, pembentukan kabinet paling lama 14 hari sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Advertisement
"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/10/2019).
Namun, sebelum momentum pengumuman itu digelar, Hasto menyarankan harus seksama dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, intergritas dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden.
BACA JUGA
"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegas Hasto.
Sementara terkait porsi kementerian yang akan diberikan ke partai politik, Hasto tak menyebut jumlahnya. "Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," tutup Hasto sambil tersenyum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang, Ini Hasilnya
- Bau Menyengat di Muja Muju, Bongkar Temuan Lansia Meninggal di Rumah
- Dana Nasabah Mulai Kembali, Kasus BNI Aek Nabara Dikebut
- Dari Desa ke Dunia, Pemuda Kulonprogo Diajak Bikin Wisata Viral
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini 19 April 2026, Berangkat Sejak Subuh
- Internet Tak Sekadar Hadir, Harus Dipakai di Sekolah dan Puskesmas
- OTT Kepala Daerah Terus Bertambah, Motifnya Tak Melulu Biaya Politik
Advertisement
Advertisement









